Perkuat Komitmen Antikorupsi, Bupati Polman Hadiri Rakor di Jakarta

Jakarta – sandeqnews.id –Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, bersama Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Barat, Kamis, 7 Agustus 2025, yang bertempat di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta.

Rakor ini dilaksanakan sebagai upaya strategis penguatan sinergi dan supervisi pemberantasan korupsi di daerah, sesuai implementasi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan KPK berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi.

Rakor menghadirkan Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak, yang menegaskan pentingnya optimalisasi penerapan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai instrumen utama pencegahan korupsi di daerah. Rakor dilanjutkan dengan paparan dan diskusi upaya pencegahan korupsi oleh Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, serta seluruh bupati dan ketua DPRD se-Sulawesi Barat. Diskusi dipandu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto.

Dalam kesempatan itu, Bupati Samsul Mahmud menyampaikan komitmen Pemkab dan DPRD Polewali Mandar dalam memperkuat pencegahan korupsi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penetapan misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Clean Government)” dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029, dengan sasaran strategis peningkatan kualitas pencegahan korupsi melalui indikator Indeks MCSP, Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Rakor ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat, yang juga dihadiri Sekretaris Daerah, plt. Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Keuangan, Sekretaris Inspektorat, dan Admin MCSP.