Syamsul Samad: Evaluasi APBD Harus Berdasarkan Laporan Komprehensif dari Setiap OPD

Mamunu – Sandeqnews.id –Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Syamsul Samad, menekankan pentingnya laporan yang komprehensif dan objektif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat kerja Komisi I DPRD Sulbar bersama mitra kerja, Kamis (3/7), di ruang Komisi I DPRD Sulbar. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Menurut Syamsul, laporan pertanggungjawaban OPD tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menunjukkan capaian kinerja yang nyata, kendala di lapangan, dan dampak dari setiap program yang dijalankan. Hal ini penting agar pembahasan Ranperda benar-benar mencerminkan kondisi riil pelaksanaan anggaran.

“Kita ingin melihat apakah program-program yang dirancang melalui APBD benar-benar dilaksanakan sesuai target dan memberi manfaat kepada masyarakat. Maka diperlukan laporan yang komprehensif, bukan hanya formalitas,” kata Syamsul.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I H. Haluddin, Sekretaris Komisi I Irbad Kaimuddin, serta anggota Komisi I lainnya. Hadir pula sejumlah pimpinan OPD dan perwakilan dari mitra kerja Komisi I, di antaranya Sekretariat DPRD Sulbar, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Inspektorat, BPKPD, Diskominfo, Satpol PP, Kesbangpol, Biro Umum, BPSDM, Dinas Dukcapil, dan Biro Pemerintahan (Tapem).

Dalam forum tersebut, beberapa catatan strategis juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi. Ia mendorong OPD agar memberikan data yang jujur dan terbuka kepada DPRD demi kelancaran proses pembahasan anggaran. Menurutnya, kejujuran data sangat menentukan efektivitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah ke depan.

“Jangan hanya menyajikan data yang indah di atas kertas, tetapi tidak menunjukkan kenyataan di lapangan. DPRD butuh informasi yang transparan agar fungsi pengawasan bisa dijalankan secara maksimal,” ujar Suraidah.

Rapat berjalan dinamis dengan sejumlah klarifikasi antara anggota DPRD dan perwakilan OPD terkait kendala pelaksanaan program, efektivitas serapan anggaran, dan evaluasi target-target pembangunan yang belum tercapai.

Komisi I DPRD Sulbar menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan yang kritis namun konstruktif terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam pemanfaatan APBD agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat