Polewali Mandar Dipilih Jadi Daerah Percontohan: Saatnya Berpindah dari Manual ke Sistem Bansos Serba Digital

Polewali Mandar – sandeqnews.id – Polewali Mandar kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan layanan publik yang modern melalui percepatan transformasi digital. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Pemkab Polman pada Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis, 4 Desember 2025 di Kantor Bupati Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar dipilih sebagai salah satu dari 32 daerah di Indonesia yang menjadi wilayah percontohan implementasi Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Penunjukan ini merupakan bagian dari pemetaan nasional yang menilai kesiapan daerah dalam mengintegrasikan data serta memperkuat sistem penyaluran bantuan agar lebih tepat, cepat, dan transparan.

Bupati Polman, H. Samsul Mahmud, memimpin langsung partisipasi daerah dalam sosialisasi tersebut. Beliau hadir bersama pejabat strategis yang memiliki peran penting dalam pendataan dan penyaluran Bansos, antara lain Kepala Dinas Sosial Azwar Jazin, Kepala Dukcapil Astuty, Kepala Kominfo SP Aco Musaddad HM, serta Kepala BPS Polman Achmad Nasir. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Polman menyambut era digitalisasi layanan sosial.

Materi yang dipaparkan oleh para pejabat nasional menekankan pentingnya akurasi data, pemadanan identitas, serta optimalisasi teknologi digital sebagai dasar pengelolaan Bansos yang lebih efektif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa digitalisasi Bansos hanya dapat berhasil apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam memastikan data yang valid dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Bupati Samsul Mahmud juga menekankan bahwa arahan Mendagri menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk mempercepat digitalisasi di berbagai lini pelayanan. Menurutnya, perubahan menuju sistem Bansos digital adalah langkah strategis untuk mencegah tumpang tindih data, mempercepat proses penyaluran, serta memastikan setiap bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan ditetapkannya Polman sebagai daerah piloting, Pemkab melihat momentum ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data. Koordinasi intensif lintas sektor terus diperkuat menjelang implementasi penuh pada tahun 2026, demi menghadirkan sistem penyaluran Bansos yang lebih akuntabel dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kurang mampu di Bumi Tipalayo.