Bapenda Sulbar Perkuat Sinergi Lintas Sektor Berantas Peredaran Rokok Ilegal

Mamuju — sandeqnews.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan pendapatan negara dan daerah. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Senin, 11 Mei 2026.

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dan melibatkan sejumlah instansi terkait, mulai dari Bapenda Sulbar, Reskrimsus Polda Sulbar, Satpol PP, hingga KPP Bea Cukai Parepare. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai resmi di wilayah Sulawesi Barat.

Dalam rapat tersebut, seluruh pihak membahas langkah-langkah pengawasan lapangan serta strategi penindakan yang lebih efektif guna meminimalisir kebocoran penerimaan negara dan daerah akibat maraknya peredaran rokok ilegal. Pemerintah menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu iklim usaha yang sehat.

Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan, Agus Salim Machmoed, menegaskan bahwa penanganan rokok ilegal membutuhkan sinergi lintas sektor agar pengawasan dan penindakan berjalan maksimal.

“Penanganan rokok ilegal tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh stakeholder agar pengawasan dan penindakan dapat berjalan efektif. Bapenda Sulbar mendukung penuh langkah terpadu ini demi menjaga penerimaan negara dan daerah serta menciptakan iklim usaha yang sehat,” ujar Agus Salim Machmoed menyampaikan pernyataan Kepala Bapenda Sulbar.

Selain berdampak pada penerimaan pajak daerah, peredaran rokok ilegal juga dinilai membahayakan masyarakat karena produk yang beredar tidak melalui pengawasan kualitas sesuai ketentuan pemerintah. Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemprov Sulbar berharap pengawasan semakin diperketat dan langkah penindakan di lapangan dapat berjalan lebih optimal demi mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel sesuai visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.