DPRD Polman Janji Bentuk Satgas Khusus Tingkatkan PAD Tanpa Naikkan Pajak

Polewali Mandar –sandeqnews.id– Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Padly, S.E., menemui langsung massa aksi dari Serikat Mahasiswa Rakyat Polman yang menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Polman, Senin (1/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Fahry menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai memberatkan rakyat. Ia menyampaikan bahwa DPRD telah merekomendasikan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus guna mengawal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus menaikkan pajak PBB.

“Terkait kebocoran-kebocoran yang terjadi di Polewali Mandar, DPRD sudah merekomendasikan akan membentuk satgas khusus. Tujuannya agar PAD kita meningkat tanpa membebani rakyat dengan kenaikan PBB,” ungkap Fahry di hadapan mahasiswa.

Fahry menilai Polewali Mandar adalah daerah yang kaya dengan banyak potensi sumber PAD. Menurutnya, masih ada sektor-sektor yang dapat dioptimalkan, seperti pengelolaan parkir dan retribusi daerah, tanpa harus mengandalkan kenaikan pajak yang memicu keresahan publik.

“Polewali Mandar ini kaya, banyak objek yang bisa digarap untuk meningkatkan PAD. Kami ingin semua pemangku kebijakan mengawalnya. Mari kita bersama-sama kawal reproduksi-reproduksi yang ada, khususnya potensi PAD dari sektor parkir dan lainnya, bukan dari pajak,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Polewali Mandar untuk ikut serta mengawal jalannya kebijakan peningkatan PAD agar benar-benar berpihak kepada rakyat. “Tolong bantu kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa tujuan pemerintah dan DPRD adalah meningkatkan PAD tanpa menaikkan pajak,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa yang dipimpin Serikat Mahasiswa Rakyat Polman ini berlangsung aman dan tertib, setelah sebelumnya Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko menegaskan jaminan pengamanan penuh dari TNI-Polri bersama Satpol PP dan Damkar. Mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka terkait isu daerah, terutama penolakan kenaikan PBB-P2, serta sejumlah isu nasional seperti reformasi Polri, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga penolakan kenaikan tunjangan DPR.

Harmonisasi komunikasi antara aparat keamanan, DPRD, pemerintah daerah, serta koordinator lapangan aksi membuat demonstrasi berjalan kondusif tanpa adanya tindakan anarkis.