Sekda Nursaid Mustafa Tekankan Pemanfaatan Data Sektoral Pada Acara Forum Satu Data

Polewali Mandar- sandeqnews.id- UPTD Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya menghadirkan data sektoral yang berkualitas dan akuntabel, sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan evidence-based policy yang ditekankan pemerintah daerah. Komitmen ini ditegaskan saat UPTD Damkar menghadiri Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar ke-2 yang digelar di Aula Kantor Bupati pada Selasa, 9 Desember 2025.

Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Polman dalam sambutannya menegaskan pentingnya peralihan dari pengambilan keputusan berbasis intuisi menuju keputusan berbasis data yang akurat. Ia meminta seluruh OPD menugaskan personel khusus untuk mengelola data secara serius agar perencanaan pembangunan daerah tidak salah arah. Menurutnya, data yang akurat adalah pondasi utama tata kelola pemerintahan modern.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala UPTD Damkar Polman, Imran, S.IP., M.M., menyampaikan bahwa validitas data kebakaran dan penyelamatan berkaitan langsung dengan keselamatan warga. Ia menegaskan bahwa Damkar menjadikan data sebagai navigasi mitigasi, terutama dalam pemetaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Damkar berkomitmen menyajikan data sektoral yang presisi, lengkap dengan bukti dukung legalitas yang sah.

Pada sesi evaluasi teknis, Kepala Dinas Kominfo SP selaku Walidata, Dr. Aco Musaddad, HM., M.Ag., M.Si., mengingatkan bahwa setiap data yang diunggah ke portal Polman Satu Data harus memenuhi unsur legalitas, termasuk KOP surat dan tanda tangan pimpinan OPD. Hal ini untuk memastikan metadata baku, interoperabilitas, serta mencegah masuknya data yang tidak diketahui pimpinan ke sistem perencanaan daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Polman, Achmad Nasir, S.Si., M.M., sebagai Pembina Data, menegaskan bahwa data sektoral OPD yang berkualitas akan semakin memperkuat data makro BPS dalam mengarahkan pembangunan daerah. BPS juga menyediakan layanan konsultasi statistik sektoral (Kostral) bagi OPD yang membutuhkan pendampingan dalam penyusunan dan validasi data.

Menutup forum, Koordinator Data dari Bappelitbangren menjelaskan bahwa penyusunan Daftar Elemen Data Tahun 2026 memprioritaskan penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) sebagai tindak lanjut instruksi Presiden terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Forum kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang menyoroti pentingnya mekanisme input data dari desa/kelurahan. Damkar menegaskan akan segera menindaklanjuti hasil forum dengan memverifikasi kembali data tahun 2025 dan menyusun elemen data 2026 yang lebih komprehensif.