Dana PIP Tak Merata, Tunjangan Guru Tak Naik: Guru Madrasah Swasta Kian Terjepit

Polewali Mandar- sandeqnews.id– Kondisi guru madrasah swasta kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Anggota DPR RI H. Ajbar yang digelar oleh Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Kabupaten Polewali Mandar. Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan dua hal yang dinilai sangat mencederai keadilan dan kesejahteraan guru: ketimpangan distribusi dana PIP dan mandeknya kenaikan tunjangan sertifikasi guru Kemenag.

Beberapa guru menyampaikan bahwa selama ini, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) cenderung didominasi oleh sekolah-sekolah negeri, sementara madrasah swasta yang justru sangat membutuhkan, hanya mendapat kuota sangat minim. Akibatnya, banyak orang tua memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri hanya demi mendapatkan jaminan bantuan PIP.

“Kami sudah kekurangan siswa karena minimnya dana operasional. Orang tua lebih memilih sekolah negeri karena katanya lebih cepat dapat PIP. Ini memukul madrasah swasta, seolah kami bukan bagian dari sistem pendidikan nasional,” ungkap salah seorang peserta.

Tak hanya itu, janji pemerintah yang sempat mencuat di kalangan guru Kemenag bahwa tunjangan sertifikasi akan dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, hingga saat ini belum juga terealisasi. Para guru merasa kecewa karena janji tersebut belum jelas tindak lanjutnya, padahal beban kerja mereka terus meningkat.

“Kami sudah sertifikasi, masuk data Simpatika, mengajar penuh waktu, tapi tunjangan belum juga naik. Sementara kebutuhan hidup naik terus. Apakah kami ini tidak dianggap?” keluh peserta lainnya.

Para guru menilai dua persoalan ini sebagai bentuk ketimpangan perlakuan terhadap guru madrasah swasta, baik dalam hal kesejahteraan pribadi maupun dukungan terhadap peserta didik. Mereka berharap pemerintah tidak lagi membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta, apalagi dalam konteks pendidikan dasar yang seharusnya inklusif dan merata.

Menanggapi aspirasi tersebut, H. Ajbar menyatakan keprihatinannya dan berjanji akan membawa masalah ini ke Komisi dan Kementerian terkait. Ia menyebut bahwa keadilan dalam pendidikan bukan hanya soal pemerataan anggaran, tetapi juga pengakuan setara terhadap kontribusi semua lembaga pendidikan, termasuk madrasah swasta.

“Saya akan koordinasikan soal PIP ini ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Jangan sampai madrasah swasta terus-menerus jadi korban ketimpangan sistem. Begitu pula soal tunjangan sertifikasi, kalau sudah dijanjikan naik, harus ada kejelasan dan eksekusi,” tegas Ajbar.

Ia juga menegaskan bahwa PGIN sebagai wadah aspirasi guru inpassing dan madrasah swasta akan terus didorong untuk bersuara dan mendapatkan tempat dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional.