BPKAD Sulbar Ikuti Rapat Persiapan Pengumpulan Data Isu Strategis REBOAN OTDA

Mamuju-sandeqnews.id- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Persiapan dan Pengumpulan Data Isu Strategis REBOAN OTDA (Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri) pada Selasa (27/10/2026) di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat. BPKAD Sulbar diwakili oleh Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I Muhammad Apriady, Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II Amir Hamzah, serta Plt. Kasubbid Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Wilayah II Rasmadi.

Rapat ini merupakan tindak lanjut undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan REBOAN OTDA yang dijadwalkan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Persiapan ini bertujuan memastikan kesiapan data dan informasi mengenai berbagai isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup kondisi fiskal daerah, transfer ke daerah, belanja pegawai, serta pengelolaan aset daerah.

Keikutsertaan BPKAD Sulbar dalam rapat ini bertujuan mendukung penyediaan informasi yang komprehensif, mencakup perkembangan penanganan permasalahan, kendala yang dihadapi, serta usulan solusi yang memerlukan dukungan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya kesiapan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam pembahasan isu-isu strategis pemerintahan daerah. Menurutnya, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah sangat penting agar setiap informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi aktual dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Ia juga menekankan bahwa BPKAD Provinsi Sulawesi Barat akan terus mendukung penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah melalui penyediaan data yang valid, peningkatan koordinasi, serta pengelolaan administrasi yang tertib dan akuntabel.

Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan REBOAN OTDA dapat menjadi ruang koordinasi yang efektif dalam menyampaikan berbagai isu strategis daerah sekaligus mendorong terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.