Tim Validasi PEKPPP Sulbar Selesai Verifikasi Layanan Publik 5 OPD Prioritas di Tingkat Kabupaten

Mamuju — sandeqnews.id — Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 memasuki babak akhir. Fokus kegiatan saat ini berpusat pada validasi hasil evaluasi kinerja pelayanan publik di tingkat wilayah, sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menjamin pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Proses validasi berlangsung secara maraton sejak 7 September hingga 11 September 2026, telah memasuki hari kelima. Tim Validasi PEKPPP Provinsi Sulbar didampingi langsung oleh perwakilan Kementerian PANRB turun ke lapangan menyisir dan memverifikasi keabsahan hasil evaluasi di setiap kabupaten. Ketua Tim Validasi, Subuki, menyampaikan seluruh agenda berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ada 5 Organisasi Perangkat Daerah prioritas yang menjadi lokus utama pemeriksaan di tiap kabupaten, yaitu Dinas Kesehatan-P2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, Dinas Sosial-P3A-PMD, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kelima sektor ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga, sehingga setiap indikator dipelajari secara mendalam dan teliti.

Pendampingan akhir juga dilakukan terhadap 5 OPD prioritas di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Langkah ini menjadi proteksi sekaligus asistensi final guna memastikan seluruh data dukung dan pengisian instrumen telah lengkap, akurat, dan sempurna sebelum sistem aplikasi ditutup. “Kami harus memastikan seluruh data dukung dan input instrumen telah sempurna sebelum sistem pengisian aplikasi terpusat ditutup,” tegas Subuki.

Berdasarkan ketentuan pusat, akses aplikasi PEKPPP akan dikunci secara resmi pada 13 September 2026. Penutupan ini menandai berakhirnya seluruh proses pengumpulan data dan verifikasi lapangan. Selanjutnya, Kementerian PANRB akan mengolah seluruh skor untuk menetapkan nilai Indeks Pelayanan Publik Sulawesi Barat secara nasional.

Hasil evaluasi ini menjadi cermin kualitas pelayanan yang diterima masyarakat sekaligus panduan perbaikan ke depan. Pemprov Sulbar berkomitmen memastikan setiap temuan ditindaklanjuti agar pelayanan publik makin cepat, transparan, dan memuaskan seluruh warga Sulawesi Barat.