Komisi II DPRD Sulbar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2026, Hadirkan 13 OPD Mitra Kerja

Mamuju — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan bersama 13 Organisasi Perangkat Daerah mitra kerja, berlangsung Senin (31/08) hingga Selasa (01/09/2026).

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Jumiaty Mahmud, turut dihadiri anggota komisi, staf pendukung, serta perwakilan resmi dari seluruh OPD yang terlibat. Tujuannya memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai rencana serta bermanfaat bagi masyarakat.

Langkah ini selaras dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dalam setiap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Jumiaty Mahmud menyatakan evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana program terlaksana serta mengidentifikasi kendala yang ada. “Pemantauan menjamin APBD tepat sasaran. Jika ada kendala, segera diketahui dan disampaikan,” ujarnya.

Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan UPTD Perkebunan di Polewali Mandar. Diminta agar sumber daya dimanfaatkan maksimal dan status lahan jelas, sehingga aset tidak terbengkalai atau tidak terurus.

Selain itu, aspirasi masyarakat yang belum terjawab harus segera dikomunikasikan agar pihak yang mengusulkan memperoleh kepastian tindak lanjut yang tepat waktu.