BPKAD Sulbar Perkuat Komitmen Dukung Keberlanjutan Program JKN 2026 melalui Penganggaran Tepat

Mamuju – Sandeqnews.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menghadiri kegiatan Monitoring Penganggaran dan Kelas Konsultasi Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2026. Kegiatan diselenggarakan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX di Hotel Claro Makassar, 29–31 Juli 2026.

Agenda ini bertujuan memperkuat sinergi pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memantau serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program. Forum ini juga menjadi wadah koordinasi pemenuhan kewajiban daerah guna menjamin keberlangsungan layanan kesehatan, sejalan misi Gubernur Suhardi Duka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan dasar berkualitas.

Peserta mendapatkan paparan pelaksanaan JKN, evaluasi pemenuhan kewajiban hingga Juli 2026, serta arahan komitmen penganggaran tahun berjalan. Narasumber hadir dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Itjen Kemendagri, hingga Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI.

Mohammad Ali Chandra menegaskan forum ini menjadi momentum penting menyamakan persepsi dan langkah bersama BPJS Kesehatan. “Penganggaran yang tepat dan taat aturan adalah kunci utama agar masyarakat dapat terus menikmati pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui partisipasi ini, BPKAD Sulbar menegaskan komitmen menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel serta memperkuat koordinasi lintas pihak terkait.

Diharapkan perencanaan dan alokasi anggaran daerah dapat terus mendukung penyelenggaraan JKN secara maksimal, sehingga kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat semakin terjamin.