Sinergi Tiga Pilar: Bapenda, BPKAD, dan BI Dorong Percepatan Ekosistem Digital Keuangan Daerah

Mamuju – sandeqnews.id – Upaya mempercepat transformasi layanan pemerintahan berbasis digital di Provinsi Sulawesi Barat terus diperkuat melalui kerja sama lintas instansi strategis. Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Badan Pendapatan Daerah duduk bersama rekan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat. Pertemuan berlangsung Senin (22/6/2026) di ruang rapat Kantor Bapenda Sulbar, menjadi wadah utama menyatukan pandangan dan menyusun langkah kerja yang serempak.

Forum ini ditetapkan sebagai ruang penyusunan strategi penting. Fokus utamanya adalah menyatukan arah kebijakan demi mendorong pelaksanaan digitalisasi layanan pemerintahan, sekaligus memantapkan kesiapan penuh menyambut agenda utama: Pertemuan Tingkat Tinggi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Segala persiapan teknis dan administrasi dibahas mendalam agar program berjalan tepat sasaran.

Hadir memimpin jalannya pembahasan Muh. Saleh selaku Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda. Bersama Fernando Ivan Lukmana serta Fadli yang mewakili Unit Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Bank Indonesia. Dari pihak BPKAD hadir Syaharuddin selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, didampingi Indah Mustika Sari sebagai Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Akuntansi, turut serta seluruh jajaran staf teknis yang bertanggung jawab langsung di masing‑masing instansi terkait.

Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta menyoroti sejumlah poin kunci pelaksanaan program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Ruang lingkup bahasan mencakup penguatan koordinasi antarlembaga, pemeriksaan kesiapan sistem pendukung hingga batas maksimal, serta rencana kerja untuk mengoptimalkan penerapan elektronifikasi di seluruh rangkaian transaksi keuangan yang dikelola pemerintah daerah. Langkah strategis ini berjalan selaras sepenuhnya dengan misi Gubernur Suhardi Duka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Muh. Saleh menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada padunya sinergi antar perangkat daerah serta dukungan keahlian yang diberikan oleh Bank Indonesia. “Melalui rapat ini kami pastikan kesiapan teknis sudah teruji dan kerja sama berjalan erat demi kelancaran Pertemuan Tingkat Tinggi nanti, sekaligus memperkokoh penerapan sistem pembayaran digital di seluruh lingkungan pemerintahan provinsi,” ujarnya menegaskan di hadapan peserta rapat.

Sementara itu, Kepala Bapenda Abdul Wahab Hasan Sulur menggarisbawahi makna yang lebih luas dari perubahan yang sedang dijalankan. Pengembangan SPBE dan transaksi elektronik bukan sekadar pembaruan pola kerja birokrasi, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pengelolaan pendapatan daerah, serta menjamin transparansi penuh dalam setiap proses pemerintahan. Melalui kolaborasi tiga pihak ini, Pemerintah Sulawesi Barat semakin siap menghadirkan layanan yang terintegrasi, bergerak cepat, dan membangun pondasi kokoh menuju ekosistem pemerintahan digital yang berkelanjutan.