E-Learning Antikorupsi, Amujib Dorong Sistem Digital Cegah Program Siluman

Mamuju –sandeqnews.id– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., menegaskan pentingnya pembenahan sistem perencanaan sebagai langkah strategis membangun budaya antikorupsi. Hal itu disampaikannya dalam diskusi E-Learning Seri ke-7 bertema perencanaan pembangunan daerah yang digelar secara daring pada Jumat, 22 Mei 2026.

Menurut Amujib, penguatan integritas tidak cukup dilakukan secara internal, melainkan butuh dukungan regulasi dan pengawasan kuat dari pemerintah pusat maupun lembaga terkait. Ia menyoroti masih adanya stigma negatif terhadap pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD, padahal usulan tersebut sah dan terintegrasi dalam dokumen RKPD bersama hasil musrenbang dan usulan perangkat daerah.

“Ketika sudah masuk dalam RKPD dan penganggaran, sebetulnya istilah pokir sudah melebur jadi bagian program pembangunan daerah,” ujar Amujib. Ia mengakui sering diminta mengidentifikasi kegiatan asal pokir, namun hal itu sulit dilakukan karena usulan sudah menyatu dengan kebutuhan daerah. Masalah utama bukan pada keberadaan pokir, melainkan jika ada intervensi yang mengganggu prinsip akuntabilitas.

Selain itu, persoalan hibah juga kerap jadi dilema bagi pemda. Ia berharap Kemendagri mempertegas aturan penyusunan dan evaluasi APBD, agar hibah yang tak sesuai prioritas atau kemampuan daerah bisa dikoreksi sejak awal. “Supaya pemerintah daerah tidak berada di posisi sulit saat berhadapan dengan instansi vertikal,” tegasnya.

Amujib juga mendorong penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar otomatis menolak program yang tidak direncanakan. Langkah digitalisasi ini dinilai efektif mencegah munculnya kegiatan siluman dan meminimalkan penyimpangan. Ia juga ingatkan pencegahan korupsi harus dibarengi perhatian kesejahteraan ASN, agar aparat bekerja profesional dan berintegritas.

Sementara itu, narasumber KPK Tri Budi Rochmanto menegaskan pokir memang diperbolehkan aturan, namun praktik yang keliru sering memicu persepsi buruk. Melalui forum ini, Bapperida Sulbar menegaskan komitmen perkuat tata kelola transparan dan akuntabel, mendukung visi Gubernur Suhardi Duka mewujudkan Sulbar maju dan sejahter