BPKAD Sulbar Sinkronisasi Peta Proses Bisnis, Dukung Penuh Program Prioritas RPJMD

Mamuju –sandeqnews.id– Tim penyusun peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kegiatan yang berlangsung Kamis, 21 Mei 2026 ini, BPKAD diwakili Perencana Ahli Muda Ibnu Munandar didampingi Penata Layanan Operasional Syamsuriah, hadir bersama tim koordinasi dari berbagai perangkat daerah lain.

Kegiatan yang berpusat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Sulbar ini bertujuan mengidentifikasi dan menyelaraskan peta proses bisnis di lingkungan pemerintah provinsi. Langkah ini sejalan dengan misi utama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta mewujudkan standar pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat luas.

Rakor ini digagas langsung oleh Tim Koordinasi Identifikasi Peta Proses Bisnis dengan Biro Organisasi sebagai pelaksana utama. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan pembimbingan teknis atau coaching clinic yang sudah digelar sebelumnya, guna memastikan setiap dokumen dan alur kerja yang disusun oleh perangkat daerah berjalan sesuai ketentuan dan tujuan pembangunan.

BPKAD Sulbar hadir bersama sejumlah perangkat daerah lain yang sama-sama mengampu sasaran strategis bertema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Bersih dan Akuntabel”. Melalui forum ini, seluruh elemen berkomitmen membangun keselarasan, agar proses bisnis yang dibangun nantinya berjalan efektif, efisien, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan pelayanan publik.

Menurut Ibnu Munandar, kegiatan ini sangat penting secara teknis untuk menjamin setiap alur kerja instansi telah terpetakan secara sistematis dan terhubung langsung dengan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi panduan agar tidak ada satupun langkah kerja yang keluar dari tujuan besar pembangunan yang telah ditetapkan bersama.

“Melalui sinkronisasi ini, kami pastikan alur kerja, fungsi, dan hasil kerja selaras dengan tujuan pembangunan. Peta proses bisnis ini juga jadi dasar penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Ibnu Munandar, menegaskan manfaat strategis kegiatan ini bagi kemajuan Sulawesi Barat.