Gubernur Sulbar, DPRD, dan Bapperida Kompak Promosikan Investasi di Forum Apindo

Bandung —sandeqnews.id– Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, dan Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, tampil kompak dalam mempromosikan potensi investasi daerah di hadapan para pengusaha nasional dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, 5 Agustus 2025.

Kehadiran ketiganya dalam forum nasional bergengsi ini menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam memperluas jejaring kerja sama ekonomi dan memperkenalkan kekayaan sumber daya alam serta peluang investasi di provinsi ke-33 Indonesia tersebut.

Dalam forum itu, hanya dua gubernur yang ditunjuk sebagai pembicara utama, yakni Gubernur Jawa Barat Deni Mulyadi sebagai tuan rumah, dan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Kehadiran Gubernur Sulbar didampingi unsur legislatif dan perencana pembangunan menegaskan semangat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Gubernur membuka pintu investasi sebesar-besarnya sepanjang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,” ujar Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar.

Menurut Junda, Rakerkonas Apindo menjadi ruang emas untuk memperkenalkan Sulbar secara langsung kepada para pelaku usaha dari berbagai sektor. Ia menyebut bahwa daerah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, energi terbarukan, hingga pariwisata.

Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menyatakan dukungan penuh dari lembaga legislatif terhadap upaya Pemerintah Provinsi dalam memperkuat iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan.

“Kehadiran kami adalah bentuk dukungan politik terhadap agenda pembangunan dan pengembangan ekonomi Sulbar. Investasi harus menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Syamsul.

Dalam forum tersebut, Gubernur Suhardi Duka juga menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk memberikan kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta menjamin keberlanjutan investasi yang berdampak langsung pada masyarakat lokal.