BPKP Evaluasi Penyediaan Air Baku dan SPAM di Sulbar, PUPR Perkuat Sinergi Pengawasan Infrastruktur Wilayah

Mamuju — sandeqnews.id — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat melaksanakan evaluasi penyediaan air baku jaringan irigasi serta pelayanan air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang layak dan berkualitas di wilayah Sulbar. Kegiatan ini merupakan bagian pengawasan kontributor Agenda Prioritas Pengawasan Triwulan III Tahun 2026, sekaligus mendukung visi Gubernur Suhardi Duka mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.

Berdasarkan surat BPKP Nomor PE.09.02/S-849/PW32/2/2/2026 tanggal 27 Juli 2026, evaluasi berlangsung selama 22 hari kerja, terhitung 28 Juli hingga 28 Agustus 2026. Ruang lingkup mencakup ketersediaan air baku bagi irigasi serta kualitas dan jangkauan air minum yang disalurkan kepada masyarakat secara menyeluruh di wilayah provinsi.

Dalam pelaksanaannya, BPKP membangun sinergi dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat, Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat. Koordinasi lintas instansi dilakukan agar data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan evaluasi berjalan lancar sesuai rencana.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR Sulbar, Suriana Zain, menyambut baik kegiatan tersebut dan menegaskan kesiapan mendukung penuh proses evaluasi.Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan dan penilaian ini penting guna memastikan pembangunan infrastruktur air berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberi manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pengelolaan sumber daya air memerlukan kerja sama yang erat antar-pihak, tidak hanya pada pembangunan fisik semata, melainkan juga menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya jangka panjang. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan berharga, sehingga setiap rekomendasi yang diberikan dapat menyempurnakan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan infrastruktur air di masa mendatang.

Sinergi antara BPKP dan Pemprov Sulbar terus diperkuat agar pengawasan berjalan efektif, perencanaan makin tepat, dan pelaksanaan pembangunan semakin akuntabel. Penyediaan air baku dan air minum yang berkualitas adalah hak dasar masyarakat, sehingga pengawasan berkala menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur sumber daya air di Sulawesi Barat semakin terjamin manfaatnya bagi seluruh warga.