Matangkan Persiapan Bersama Tim MCP KPK, BPKAD Sulbar Fokus Perkuat Tata Kelola Bersih dan Akuntabel

Mamuju – sandeqnews.id– Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, hadir dalam rapat penyusunan bahan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan diselenggarakan Inspektorat Daerah pada Kamis, 25 Juni 2026, dan juga diikuti penuh oleh Tim Monitoring Center for Prevention atau MCP KPK di lingkungan BPKAD.

Bertempat di ruang rapat Inspektorat, forum ini dihadiri pula oleh kepala perangkat daerah yang lingkup kerjanya berkaitan langsung dengan upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan. Langkah nyata ini menjadi bukti komitmen daerah menaikkan tingkat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kinerja, sejalan misi kelima Gubernur Suhardi Duka.

Pertemuan merupakan tindak lanjut langsung dari hasil pembahasan sebelumnya bersama Direktorat Korsup Wilayah IV KPK. Berbagai hal strategis dikumpulkan dan disusun rapi: mulai dari kemajuan penyelesaian temuan BPK, perkembangan proyek prioritas, kondisi keuangan daerah, proses sertifikasi aset, hasil Survei Penilaian Integritas, masukan DPRD, hingga penerapan sistem pengembangan karir berbasis prestasi.

Menurut Mohammad Ali Chandra, kesiapan data dan dokumen yang lengkap adalah syarat utama agar rapat koordinasi tingkat lanjut berjalan maksimal. “BPKAD berkomitmen penuh menjaga pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah agar terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan selalu berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan kerja sama lintas instansi sangat dibutuhkan agar persepsi seragam dan hambatan dapat diselesaikan lebih cepat, khususnya hal-hal yang menjadi perhatian utama pihak KPK. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemberantasan korupsi dianggap sebagai alat paling ampuh untuk membangun pemerintahan yang berintegritas tinggi dan dapat dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat.

Melalui persiapan yang matang ini, diharapkan seluruh arahan dan rekomendasi perbaikan dapat segera diterapkan secara menyeluruh. Upaya ini menjadi pondasi agar program pencegahan korupsi berjalan efektif di setiap unit kerja, sekaligus menjadikan tata kelola pemerintahan Sulawesi Barat semakin bersih dan sehat.