Gubernur Sulbar Siapkan PPPK Turun ke Kecamatan: Jadi Ujung Tombak Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan

Mamuju–sandeqnews.id– Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyiapkan keterlibatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pendataan sekaligus pendampingan masyarakat dalam upaya menekan angka stunting dan kemiskinan di Sulawesi Barat.

Rencana itu disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan OPD, Baznas, BKKBN, BPS, serta mitra pengusaha yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dalam rapat tersebut, berbagai faktor penyebab kemiskinan menjadi bahan pembahasan, mulai dari keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya pendapatan, hingga akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pemerintah provinsi juga mendorong penguatan koordinasi antara OPD dan pemerintah kabupaten agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan terarah.

Selain penyaluran bantuan sosial, pemerintah turut membahas sejumlah langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting. Upaya tersebut meliputi penyediaan akses listrik bagi masyarakat miskin, dukungan terhadap sektor pertanian, peningkatan akses pendidikan, hingga penyediaan hunian layak bagi warga yang membutuhkan.

SDK menegaskan bahwa akurasi data menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Karena itu, ia mengusulkan agar sebagian PPPK ditempatkan hingga tingkat kecamatan guna membantu proses pendataan dan pendampingan masyarakat yang menjadi sasaran Program Pastipadu.

Menurut Suhardi Duka, keberadaan PPPK di lapangan akan memperkuat pelaksanaan program sekaligus menjawab kebutuhan tenaga pendamping. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana mengalokasikan sebagian PPPK untuk mendukung Program Pastipadu sehingga percepatan penurunan stunting dan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.