HMI Cabang Polman Kritik Rangkap Jabatan, Singgung Pernyataan Sekda dan Ketua DPRD

Polewali Mandar–sandeqnews.id-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar melontarkan kritik terhadap praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kebijakan tersebut dinilai mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

HMI menyoroti pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, Nursaid, yang menyebut dirinya hanya pelaksana teknis dan kebijakan berada di tangan bupati. Pernyataan itu dinilai sebagai bentuk lepas tanggung jawab birokrasi.

Pengurus HMI Cabang Polman, Iqbal, mengatakan penumpukan jabatan pada satu orang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta tidak mencerminkan prinsip efektivitas pemerintahan.

Selain itu, HMI juga menyoroti pernyataan Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, yang menyebut rangkap jabatan tidak menjadi masalah selama tidak melanggar aturan. Pernyataan itu dinilai tidak mencerminkan fungsi pengawasan legislatif secara maksimal.

HMI menilai sikap tersebut menunjukkan lemahnya sensitivitas terhadap etika publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. DPRD seharusnya lebih aktif mengawasi kebijakan eksekutif, bukan bersikap permisif.

Dalam sikapnya, HMI menegaskan bahwa hal yang tidak melanggar aturan secara formal belum tentu benar secara etika. Rangkap jabatan dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat regenerasi birokrasi.

HMI Cabang Polman mendesak Pemkab Polman segera mengevaluasi seluruh jabatan rangkap di lingkungan pemerintah daerah serta menempatkan pejabat sesuai tugas dan fungsinya.