Gubernur Suhardi Duka Minta Pertamina Kaji Pembangunan Depo BBM di Sulbar, Solusi Jangka Panjang Atasi Antrean SPBU

Mamuju-sandeqnews.id- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menunjukkan perhatian serius terhadap meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Barat. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan Gubernur Sulbar dengan jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di ruang kerjanya, Senin 26 Oktober 2026.

Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik, yang turut mendampingi pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa persoalan antrean BBM tidak semata-mata disebabkan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga perubahan pola konsumsi masyarakat dan pelaku usaha. Menurut penjelasan Pertamina, pasokan BBM tidak mengalami pengurangan, bahkan penyaluran BBM bersubsidi justru meningkat. Namun, terjadi pergeseran sebagian pengguna BBM industri ke BBM bersubsidi sehingga tekanan permintaan di SPBU semakin besar.

Kondisi tersebut dipandang bukan hanya sebagai persoalan antrean kendaraan, melainkan juga sebagai tantangan tata kelola energi dan ketahanan distribusi BBM di daerah. Karena itu, Gubernur Suhardi Duka tidak hanya meminta penanganan jangka pendek, tetapi juga mendorong solusi struktural melalui penguatan infrastruktur energi di Sulawesi Barat. Salah satu langkah strategis yang diminta adalah kajian komprehensif mengenai kemungkinan pembangunan terminal atau depo BBM di Sulawesi Barat.

“Pak Gubernur meminta Pertamina mengkaji secara serius apakah Sulawesi Barat sudah saatnya memiliki terminal BBM atau depo sendiri. Ini penting karena kebutuhan energi masyarakat terus berkembang, sementara jaringan distribusi harus semakin kuat dan efisien,” ungkap Hajrul. Saat ini terdapat 42 SPBU di Sulawesi Barat, termasuk lima SPBU nelayan yang masih aktif, yang menjadi salah satu pertimbangan kebutuhan infrastruktur distribusi energi yang lebih memadai.

Pembangunan terminal BBM tidak boleh hanya dilihat dari aspek investasi, tetapi juga dari kepentingan pelayanan publik, kelancaran aktivitas ekonomi, dan ketahanan energi daerah. “BBM memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ketika distribusinya terganggu, dampaknya dirasakan oleh nelayan, petani, pelaku UMKM, angkutan barang, hingga masyarakat yang membutuhkan mobilitas sehari-hari,” jelasnya.

Usulan pembangunan terminal BBM masih memerlukan kajian teknis, kelayakan ekonomi, kebutuhan pasokan, serta pertimbangan operasional Pertamina sebelum dibawa ke tingkat korporasi. Gubernur Suhardi Duka berharap kajian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang terukur. “Jangan sampai persoalan antrean BBM terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Sulawesi Barat membutuhkan sistem distribusi energi yang semakin andal, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat,” tutup Hajrul Malik.