Gubernur Suhardi Duka Dorong Perbaikan Jalan Provinsi, Penanganan 2026 Capai 33,335 Km, Bertambah dari Tahun Lalu

MAMUJU – sandeqnews.id —

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka terus mendorong pembenahan infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan menunjang aktivitas masyarakat. Pada tahun 2026, Pemprov Sulbar merencanakan penanganan jalan provinsi sepanjang 33,335 kilometer di sejumlah ruas strategis — angka ini bertambah 14,375 kilometer dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 18,960 kilometer.

Upaya ini menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur melalui misi keempat Panca Daya Gubernur Suhardi Duka, yakni membangun infrastruktur jalan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera. Secara bertahap, perbaikan jaringan jalan diharapkan mendukung kelancaran mobilitas warga, memperkuat hubungan antardaerah, serta mempermudah akses masyarakat terhadap pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menyampaikan bahwa pekerjaan peningkatan jalan tahun anggaran 2025 telah selesai dan kini telah dimanfaatkan masyarakat. “Hal ini diharapkan memberikan manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas, kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendukung kegiatan perekonomian dan pelayanan publik,” ujarnya.

Meski demikian, kebutuhan perbaikan jalan belum seluruhnya terpenuhi. Sejumlah ruas masih membutuhkan penanganan lanjutan. Karena itu, Pemprov Sulbar kembali mengalokasikan anggaran untuk tahun 2026 dengan prioritas yang mempertimbangkan kondisi aktual jalan, tingkat kerusakan, konektivitas, serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Beberapa ruas yang mendapat porsi penanganan terbesar antara lain Salubatu–Bonehau sepanjang 8,177 kilometer dan Batas Tapalang Barat–Batas Tapalang di Desa Tampalang sepanjang 9,717 kilometer. Ruas lainnya tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, dan Mamasa dengan panjang penanganan yang bervariasi sesuai kebutuhan mendesak di lapangan.

Pendanaan pekerjaan bersumber dari APBD, Dana Bagi Hasil Sawit, serta Instruksi Presiden Jalan Daerah. Dengan penanganan yang lebih luas dibanding tahun sebelumnya, diharapkan kualitas jaringan jalan provinsi terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat.