Dinas Pangan Sulbar Sinkronkan Data SKPG dan FSVA, Perkuat Strategi Penanganan Kerawanan Pangan

Mamuju-sandeqnews.id- Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan pada Jumat–Sabtu, 23–24 Oktober 2026, bertempat di Hotel Quin Park, Mamuju. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, dan diikuti peserta dari Dinas Pangan Provinsi serta Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat untuk menyelaraskan data, program, dan langkah intervensi penanganan kerawanan pangan di daerah.

Pertemuan ini bertujuan menyinkronkan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), serta menyelaraskan pelaksanaan program intervensi penanganan kerawanan pangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat. Sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, penguatan koordinasi dan pemanfaatan data yang akurat menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi wilayah rentan, menentukan prioritas penanganan, serta memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh intervensi secara tepat dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, menegaskan bahwa data SKPG dan FSVA harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan dan menentukan langkah penanganan kerawanan pangan. Menurutnya, data tersebut tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen perencanaan yang mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat dan permasalahan pangan di setiap wilayah.

Sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memastikan kesesuaian informasi, ketepatan indikator, serta validitas data yang digunakan. Data SKPG yang diperbarui setiap bulan menjadi sumber informasi penting untuk memantau perkembangan kondisi pangan dan gizi, sehingga pemerintah daerah dapat mendeteksi potensi kerawanan sejak dini dan segera menentukan langkah antisipasi sebelum permasalahan berkembang lebih luas.

Suyuti Marzuki juga menekankan bahwa penyelarasan data harus diikuti dengan sinkronisasi program dan kegiatan intervensi. Penanganan kerawanan pangan perlu disesuaikan dengan karakteristik permasalahan masing-masing wilayah, baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan pangan dan aspek gizi. “Setiap program harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan saling melengkapi antara program pemerintah provinsi dan kabupaten,” tegasnya.

Hasil pertemuan ini diarahkan pada empat tindak lanjut konkret: pemutakhiran data SKPG dan FSVA oleh dinas pangan kabupaten, finalisasi pemetaan FSVA sebagai dasar penetapan wilayah prioritas, penyelarasan program intervensi lintas OPD, serta pemantauan dan evaluasi berkala berbasis data terkini. Dengan tindak lanjut yang jelas dan koordinasi berkesinambungan, penanganan kerawanan pangan di Sulawesi Barat diharapkan semakin terarah, terpadu, dan efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat.