Perkuat Tata Kelola Digital, Bapenda Sulbar Evaluasi Pelaksanaan SPBE demi Layanan Informasi yang Lebih Baik

Mamuju — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Evaluasi Pelaksanaan SPBE Lingkup Bapenda Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2TI) pada Jumat, 4 September 2026.

Rapat dipimpin langsung Kepala Bidang P2TI Bapenda Sulawesi Barat, Muh. Saleh, dan diikuti oleh Tim Pengelola SPBE, pejabat struktural maupun fungsional, serta staf di lingkungan bidang tersebut. Kegiatan ini membahas secara mendalam perkembangan pelaksanaan SPBE, capaian yang telah diraih, kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Bapenda Sulbar ke depannya.

Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa penguatan SPBE harus dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Optimalisasi teknologi informasi menjadi bagian penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Penyelenggaraan SPBE bukan sekadar soal teknologi, melainkan tata kelola, pengelolaan data, keamanan informasi, serta komitmen seluruh pihak untuk melaksanakannya secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sejumlah aspek utama menjadi fokus evaluasi dalam pertemuan tersebut, antara lain pengelolaan SPBE secara keseluruhan, optimalisasi website resmi Bapenda sebagai media informasi publik, pemutakhiran konten secara berkala, serta dukungan setiap bidang dan unit kerja dalam menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, pengelolaan serta dokumentasi sistem informasi — termasuk pemeliharaan, pengembangan, penggunaan, dan evaluasi sistem — juga mendapat perhatian khusus agar berjalan tertib dan terukur.

Pemantauan terhadap sistem dan infrastruktur teknologi informasi perlu dilakukan secara berkala guna mengantisipasi gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat. Aspek keamanan informasi turut diperkuat, mencakup pengamanan akses, data, serta sistem agar penyelenggaraan SPBE tetap aman dan andal. Evaluasi menyeluruh ini juga akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta memastikan setiap perbaikan terlaksana dan terdokumentasi dengan baik.

Kepala Bidang P2TI, Muh. Saleh, menyampaikan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi bahan utama perbaikan berkelanjutan. “Koordinasi dan komitmen bersama seluruh unit kerja adalah kunci agar SPBE berjalan konsisten. Setiap temuan dan tindak lanjut akan kami catat sebagai dasar peningkatan mutu ke depan,” jelasnya. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital secara optimal.