Menghidupkan Angka; Menggugat Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Keadilan Sosial

Pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan, seolah angka yang terus naik adalah jaminan pasti kemakmuran bagi seluruh rakyat. Padahal jika dicermati, tidak semua pertumbuhan otomatis berujung pada kesejahteraan yang merata. Ada fenomena yang saya sebut sebagai “pertumbuhan sesat”: roda ekonomi berputar kencang, namun hasilnya hanya dinikmati segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat justru tertinggal di dalam jurang kesenjangan yang makin menganga lebar.

Selama puluhan tahun, kita seakan ditenangkan oleh keyakinan bahwa pasar bebas sendiri akan melahirkan kesetaraan dan keadilan. Namun kenyataannya, prinsip kebebasan mutlak tanpa pengawasan terbukti gagal menyediakan garis mula yang adil bagi setiap warga. Membiarkan pasar berjalan tanpa aturan sama halnya mengundang anak-anak kampung bertanding melawan pemain profesional di lapangan tanpa peraturan — itu bukan kompetisi, melainkan ketidakadilan.

Di sinilah peran pemerintah tidak boleh absen atau sekadar menjadi penonton. Pemerintah wajib hadir secara aktif untuk merangkul, melindungi, dan menyediakan ruang hidup bagi mereka yang terpinggirkan, sebelum mereka semakin jatuh ke dalam pusaran kemiskinan ekstrem. Kebijakan tidak boleh hanya mengikuti arus pasar, melainkan harus mampu menyeimbangkan kepentingan bersama agar kemajuan benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Angka statistik memang penting sebagai penunjuk arah, tetapi ia tidak boleh kehilangan “nyawa” dan kepekaan terhadap realitas di lapangan. Tabel yang indah tidak selalu menceritakan penderitaan yang nyata: kemiskinan yang masih menetap, anak yang putus sekolah, stunting yang mengancam masa depan, hingga pernikahan dini yang masih terjadi di tengah masyarakat. Data makro harus disandingkan dengan kenyataan hidup yang dialami langsung oleh warga.

Itulah alasan lahirnya program PASTIPADU dan Pemberantasan Anak Tidak Sekolah. Kebijakan ini tidak lahir dari meja rapat semata, melainkan turun langsung berjumpa dengan realitas di lapangan, menyasar pusat persoalan kesejahteraan masyarakat secara tepat sasaran. Intervensi berbasis fakta inilah yang akan mewujudkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kehidupan nyata, bukan sekadar memperindah angka di atas kertas.

Sudah saatnya kita mendefinisikan ulang arti pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan legitimasi dan maknanya jika sebagian warga tetap terpuruk dalam ketidakberdayaan. Pemerintah bukan sekadar pengatur lalu lintas pasar, melainkan penyeimbang keadilan sosial — memastikan bahwa di tengah kemajuan, tidak ada satu pun warga yang tertinggal.