Jaminan Kesehatan Nasional Diperkuat, Pemprov Sulbar dan BPJS Kesehatan Tegaskan Sinergi Lintas Sektor

mamuju – sandeqnews.id– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen penuh meningkatkan mutu pelayanan melalui penguatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Langkah nyata diwujudkan dalam audiensi resmi bersama pihak BPJS Kesehatan yang berlangsung di Ruang Sekretariat Daerah Kantor Gubernur, Jumat 26 Juni 2026.

Pertemuan dipimpin langsung Sekretaris Daerah Junda Maulana. Turut hadir mendampingi Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra, Kepala DKPPKB dr. Nursyamsi Rahim, Kepala Dinsos P3APMD Darmawati, serta Kepala Biro Pemkesra Murdanil. Kegiatan ini sejalan misi Gubernur Suhardi Duka demi tata kelola baik dan pelayanan dasar berkualitas.

Berbagai hal strategis dibahas secara mendalam. Mulai dari pengaturan koordinasi antar instansi, upaya menjaga keberlanjutan kepesertaan masyarakat, hingga langkah menaikkan standar layanan. Tujuannya agar setiap warga mendapatkan akses kesehatan yang mudah, cepat, dan merata di seluruh wilayah.

Kepala DKPPKB menegaskan JKN adalah instrumen utama menjamin hak masyarakat atas pelayanan bermutu. “Ini fondasi pelayanan yang adil. Diperlukan komitmen bersama agar kepesertaan terjaga, kualitas terus naik, dan tidak ada warga terhambat saat membutuhkan pelayanan,” tegasnya.

Ia menambahkan pihaknya akan terus mempererat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten, serta seluruh fasilitas pelayanan. Di sisi lain, Kepala BPKAD menjamin dukungan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel agar pembiayaan program ini tetap berjalan berkelanjutan.

Hasil pertemuan ini memperkuat tekad lintas sektor untuk menjadikan JKN tetap sebagai pilar utama pembangunan kesehatan. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu membuat akses makin luas, mutu makin terjaga, dan manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Sulawesi Barat.