BADKO HMI Sulbar Tantang Seluruh Instansi Pemerintah Jalani Tes Urin Terbuka

Mamuju – sandeqnews.id – BADKO HMI Sulawesi Barat melalui Bidang Penanggulangan Bencana dan Narkotika mengapresiasi keberhasilan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulbar dalam mengungkap dan menggagalkan peredaran 1.400 butir ekstasi yang diduga berasal dari jaringan narkoba antarpulau. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai bukti komitmen BNNP Sulbar dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Menurut BADKO HMI Sulbar, capaian tersebut patut mendapat apresiasi karena diraih di tengah berbagai keterbatasan yang masih dihadapi BNNP Sulbar. Meski demikian, lembaga tersebut tetap mampu menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba di daerah.

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Narkotika BADKO HMI Sulbar menyampaikan bahwa BNNP Sulbar memiliki peran strategis dalam menjaga masa depan generasi muda. Karena itu, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penguatan kelembagaan maupun program pencegahan narkotika.

Ia menilai minimnya dukungan terhadap BNNP Sulbar perlu menjadi perhatian bersama. Dukungan yang memadai dinilai penting agar upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara luas.

Selain memberikan apresiasi, BADKO HMI Sulbar juga mendorong seluruh instansi pemerintah di Sulawesi Barat untuk menunjukkan komitmen nyata dalam perang melawan narkoba melalui pelaksanaan tes urin secara berkala dan terbuka. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekaligus memperkuat integritas aparatur pemerintahan.

“Kami menantang seluruh instansi pemerintah di Sulawesi Barat untuk melaksanakan tes urin secara transparan yang dapat didampingi langsung oleh BNNP Sulbar bersama BADKO HMI Sulbar. Langkah ini bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, “tegasnya.

Menurutnya Jika kita serius ingin menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba, maka keberanian melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara terbuka harus dimulai dari diri sendiri dan institusi pelayanan publik,” lanjutnya.