Setelah Timur Tengah, Indonesia di Tengah Perebutan Pengaruh Global

Oleh Supriadi, Redaksi Sandeq News

Indonesia sejak lama dikenal sebagai salah satu negara dengan posisi paling strategis di dunia. Letaknya berada di jalur perdagangan internasional, memiliki sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, serta pengaruh politik penting di kawasan Asia Tenggara. Tidak mengherankan jika berbagai kekuatan global memiliki kepentingan besar terhadap Indonesia, baik melalui jalur ekonomi, investasi, perdagangan, diplomasi, maupun kerja sama strategis lainnya.

Di era modern, perebutan pengaruh tidak lagi selalu dilakukan melalui perang terbuka. Bentuknya jauh lebih halus, masuk melalui pasar keuangan, investasi strategis, penguasaan teknologi, utang, hingga ketergantungan ekonomi. Dalam banyak kasus global, tekanan ekonomi justru menjadi instrumen paling efektif untuk memengaruhi arah kebijakan sebuah negara. Karena itu, kewaspadaan nasional menjadi penting agar Indonesia tidak perlahan kehilangan kemandirian dalam menentukan arah masa depannya sendiri.

Sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak negara melemah bukan hanya karena perang militer, tetapi akibat tekanan ekonomi, konflik kepentingan global, lemahnya ketahanan domestik, dan ketidakmampuan menjaga stabilitas internal. Irak, Libya, Suriah, hingga Venezuela menjadi contoh bagaimana konflik geopolitik dan ketergantungan ekonomi dapat menghancurkan stabilitas negara dalam waktu panjang. Dalam situasi seperti itu, rakyat kecil selalu menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Tentu Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja dengan negara-negara tersebut. Indonesia memiliki sistem demokrasi yang relatif stabil, sumber daya besar, dan posisi diplomatik yang kuat. Namun sejarah tetap memberi pelajaran bahwa tidak ada negara yang benar-benar aman jika fondasi ekonominya rapuh dan terlalu bergantung pada kekuatan eksternal.

Indonesia sendiri pernah mengalami tekanan besar dalam krisis moneter 1998. Nilai Rupiah jatuh drastis, perusahaan kolaps, pengangguran meningkat tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan situasi sosial-politik berubah dalam waktu singkat. Krisis itu membuktikan bahwa gejolak ekonomi global dapat langsung menghantam kehidupan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.

Saat ini, kewaspadaan itu kembali relevan. Pelemahan Rupiah yang sempat mendekati Rp18.000 per Dolar AS menunjukkan bahwa ekonomi nasional tetap rentan terhadap gejolak global, arus modal asing, konflik geopolitik, hingga ketidakpastian pasar internasional. Ketika nilai tukar melemah, dampaknya langsung terasa pada harga barang impor, biaya produksi, bahan bakar, pangan, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Di banyak sektor strategis, Indonesia juga masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, baik dalam sistem perdagangan global, teknologi digital, investasi, industri keuangan, hingga penguasaan rantai pasok modern. Dalam banyak kerja sama ekonomi, Indonesia masih lebih sering berada pada posisi sebagai pasar besar sekaligus pemasok bahan mentah, sementara penguasaan teknologi dan nilai tambah industri lebih dominan dinikmati pihak luar.

Di sisi lain, Indonesia sebenarnya memiliki peluang membangun kerja sama yang lebih berorientasi pada transfer teknologi dan penguatan kapasitas nasional. Salah satu contoh yang mengemuka adalah Iran, yang dalam beberapa tahun terakhir secara terbuka menawarkan kerja sama dengan Indonesia di bidang pertanian modern, kesehatan, energi, nanoteknologi, bioteknologi, hingga pengembangan teknologi drone untuk kebutuhan sipil seperti pertanian, pemetaan wilayah, mitigasi bencana, logistik, dan penguatan produksi pangan.

Kerja sama tersebut tidak hanya terbatas pada transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup rencana transfer teknologi, pengembangan industri bersama, serta pelatihan sumber daya manusia agar penguasaan teknologi dapat tumbuh di dalam negeri, bukan sekadar menjadi pengguna akhir. Dalam beberapa pernyataan resminya, Iran bahkan menyatakan kesiapan membuka jalur kolaborasi antarperusahaan serta kemungkinan pembangunan fasilitas produksi di Indonesia, termasuk untuk teknologi drone.

Model kerja sama seperti ini penting dipertimbangkan secara objektif karena tidak semata berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga membuka ruang penguatan industri dan teknologi nasional. Dalam konteks ini, Indonesia perlu lebih selektif dan independen dalam menentukan mitra strategis, dengan fokus pada kerja sama yang memberikan nilai tambah berupa transfer pengetahuan, kemandirian teknologi, dan penguatan kapasitas industri dalam negeri.

Pendekatan seperti ini dapat menjadi alternatif penting di tengah dominasi pola kerja sama global yang masih sering menempatkan negara berkembang sebagai pasar dan pemasok bahan mentah. Dengan desain kebijakan yang tepat, Indonesia berpeluang memperkuat posisi ekonominya tanpa kehilangan kemandirian dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang.

Publik juga sering membandingkan pola kerja sama semacam ini dengan pengalaman panjang pengelolaan sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing besar. Tambang emas di Papua misalnya selama bertahun-tahun menjadi simbol perdebatan mengenai keadilan distribusi hasil kekayaan alam nasional. Banyak pihak menilai keuntungan terbesar lebih lama dinikmati pihak asing dalam hal ini Adalah Amerika dan sekutunya, sementara kesejahteraan masyarakat sekitar dan pemerataan manfaat ekonomi belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya sumber daya yang diambil.

Karena itu, pengelolaan aset strategis negara harus dilakukan secara hati-hati dan transparan. Investasi asing memang penting untuk pembangunan, tetapi kepentingan nasional tetap harus menjadi prioritas utama. Indonesia perlu membangun kerja sama internasional yang benar-benar membantu penguatan industri nasional, transfer teknologi, dan kemandirian ekonomi jangka panjang, bukan sekadar menjadikan negeri ini sebagai pasar besar dan sumber bahan mentah.

Di tengah tekanan ekonomi global, kebijakan anggaran negara juga perlu benar-benar berpihak pada rakyat. Efisiensi anggaran seharusnya tidak membuat pembangunan daerah melemah, sementara masyarakat di daerah tetap menanggung beban pajak dan kenaikan biaya hidup. Ketimpangan pusat dan daerah harus menjadi perhatian serius karena stabilitas nasional tidak mungkin terjaga jika ketidakadilan ekonomi terus melebar.

Selain pemerintah, sektor swasta nasional juga memiliki tanggung jawab besar. Dunia usaha tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi perlu ikut membangun industri nasional yang kuat, menciptakan lapangan kerja produktif, serta memperkuat rantai ekonomi dalam negeri agar Indonesia memiliki daya tahan menghadapi tekanan global.

Di sisi lain, masyarakat sipil juga perlu meningkatkan literasi ekonomi dan geopolitik secara rasional. Dalam dunia modern, perang pengaruh sering kali berlangsung melalui informasi, opini publik, media sosial, hingga pembentukan persepsi masyarakat. Karena itu, publik tidak boleh mudah terjebak dalam propaganda, kepanikan, maupun polarisasi yang justru melemahkan persatuan nasional.

Indonesia tetap membutuhkan kerja sama internasional dan hubungan global yang sehat. Namun kerja sama tersebut harus dibangun di atas prinsip kesetaraan dan kepentingan nasional yang jelas. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya sumber daya, tetapi bangsa yang mampu menjaga kemandirian arah kebijakannya sendiri.

Pada akhirnya, menjaga ketahanan nasional bukan hanya tugas aparat keamanan semata. Tanggung jawab terbesar berada di tangan pemerintah pusat sebagai pemegang arah kebijakan negara, mulai dari Presiden, para menteri, lembaga legislatif pusat, penentu kebijakan ekonomi nasional, hingga institusi strategis negara yang memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan, investasi, pengelolaan sumber daya alam, dan hubungan internasional Indonesia.

Selain itu, sektor swasta nasional, akademisi, pengamat ekonomi dan geopolitik, media, serta masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam menjaga kemandirian dan stabilitas bangsa, termasuk dalam mengawasi dan mengkritisi arah kebijakan negara agar tetap berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Karena sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang lengah terhadap tekanan ekonomi dan perebutan pengaruh global sering kali baru menyadari ancaman ketika dampaknya sudah terlalu jauh.

Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi.