Board of Peace dan Pilihan Sulit Indonesia: Antara Kebebasan Formal dan Kendali Global

Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump menghadirkan pilihan sulit: memanfaatkan peluang diplomasi di panggung global, atau terjebak dalam forum yang kebebasannya dikendalikan pihak dominan. Forum ini terlihat memberi kebebasan bersuara, tetapi hak veto seumur hidup, konsentrasi kekuasaan pada satu individu, dan minimnya mekanisme akuntabilitas menegaskan bahwa keputusan Indonesia bisa menjadi legitimasi formal bagi agenda pihak tertentu, bukan instrumen keadilan atau perdamaian yang nyata.

Indikator penting: Palestina tidak diundang, sementara Israel yang terlibat langsung dalam kekerasan terhadap rakyat Palestina justru hadir. Fakta ini menunjukkan bahwa BoP lebih berfungsi sebagai mekanisme legitimasi bagi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya, memperkuat posisi mereka di panggung global, dan memberi tekanan terhadap negara-negara yang ingin mempertahankan kedaulatan atau menentang intervensi.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menekankan bahwa perdamaian tanpa keadilan hanyalah simbol kosong. Charter BoP tidak selaras dengan Resolusi DK PBB No. 2803, tidak ada roadmap kemerdekaan Palestina, dan ketidakhadiran Palestina berisiko membuat Indonesia hanya simbol formal. Strategi tegas Muhammadiyah: mendorong keterwakilan Palestina, menjaga mandat pasukan perdamaian dalam kerangka PBB, mengawal penggunaan dana publik, dan siap mundur bila prinsip keadilan dilanggar.

Sekjen Free Palestine Network, Furqan AMC, menegaskan risiko nyata: BoP beroperasi di luar mekanisme resmi PBB; rencana International Stabilization Force bisa melucuti hak perlawanan Palestina. Indonesia, tanpa daya tawar konkret, berpotensi menjadi alat legitimasi simbolik. Dukungan terhadap Palestina bukan hanya solidaritas kemanusiaan, tetapi bagian dari identitas bangsa yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan—pelajaran sejarah yang relevan untuk strategi diplomasi saat ini.

Pengamat geopolitik Asia Barat ( Timur Tengah) Dr. Dina Y. Sulaeman menambahkan perspektif realistis: netralitas atau kehadiran formal tidak otomatis menjamin pengaruh. Yang menentukan hasil adalah siapa yang mengendalikan agenda dan memegang keputusan akhir. Dalam kasus BoP, Amerika Serikat dan sekutunya memegang kendali penuh, sementara Palestina tidak dilibatkan. Dengan struktur demikian, kehadiran Indonesia berisiko menjadi simbol formal, bukan pengaruh substantif.

Sejarah global menunjukkan pola konsisten: sejak UN Partition Plan 1947, upaya PBB mengakui kemerdekaan Palestina sering diblokir oleh veto Amerika Serikat. Normalisasi Arab-Israel, intervensi di Irak dan Libya memperlihatkan bahwa forum internasional dapat sah secara normatif, tetapi hasil akhir dikontrol pihak dominan. Kebebasan formal sering tertutup oleh kekuatan global, dan memahami pola ini adalah inti dari strategi diplomasi yang cerdas.

Analisis keanggotaan negara menambah perspektif strategis: sekutu utama AS—Prancis, Inggris, Jerman, Skandinavia—menolak bergabung karena pengalaman menunjukkan forum semacam ini lebih sebagai legitimasi formal daripada instrumen pengaruh nyata. Sebaliknya, negara berkembang, beberapa negara Timur Tengah dan Asia Tengah bergabung. Indonesia, berada di blok negara berkembang, harus menavigasi posisi ini: merdeka secara formal, tetapi terbatas oleh dinamika kekuatan global.

Strategi Indonesia harus menggabungkan prinsip moral dengan realitas geopolitik:

Tegaskan posisi moral: perdamaian harus selaras dengan keadilan, bukan sekadar simbol.

Kawal penggunaan dana publik: kontribusi dari APBN harus berdampak nyata.

Maksimalkan ruang diplomasi: gunakan forum untuk menegaskan konsistensi diplomasi, bukan alat legitimasi pihak lain.

Siap mundur bila prinsip dilanggar: keikutsertaan bukan harga mati.

Di panggung global, kebebasan yang tampak sering dikendalikan pihak kuat. Indonesia bisa tetap bermartabat, berpengaruh, dan menjaga konsistensi terhadap kepentingan Palestina maupun rakyatnya, jika strategi berpikir dan tindakan digabungkan dengan keberanian moral dan politik. Diplomasi tidak selalu berarti kehadiran atau partisipasi formal; berani mengambil sikap menolak atas prinsip yang dilanggar juga merupakan bentuk diplomasi strategis, karena menunjukkan integritas, memperkuat posisi tawar, menjaga kredibilitas Indonesia, dan menghindarkan negara dari sekadar menjadi simbol legitimasi pihak lain. Pola dominasi global dan manipulasi mekanisme formal menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia harus lebih dari simbol; harus nyata, tegas, dan strategis.

Penulis / Pimpinan Redaksi: Supriadi, Sandeqnews