Biro Hukum Sulbar Kawal Aspek Hukum Kerja Sama Pengembangan Literasi Sekolah

MAMUJU – Pemprov Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi peningkatan kualitas pendidikan dan literasi. Hal itu diwujudkan melalui rapat pembahasan rencana kerja sama antara Pemprov Sulbar dengan PT Orbit Teknologi Edukasi tentang Pengembangan Literasi Sekolah di Sulbar.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Senin (5/10/2026), dihadiri unsur perangkat daerah terkait termasuk Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta PT Orbit Teknologi Edukasi. Dari Biro Hukum, hadir Perancang Peraturan Perundang-undangan Ince Muh. Ishak dan Dharmawangsa bersama staf Hunasri.

Kehadiran Biro Hukum menjadi bagian penting untuk memastikan aspek hukum dan regulasi dalam rencana kerja sama disusun tepat, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Suhendra, menyampaikan setiap bentuk kerja sama pemerintah daerah perlu dibangun di atas landasan hukum yang jelas sekaligus memberi manfaat nyata. “Kerja sama pengembangan literasi sekolah harus memiliki landasan hukum yang kuat, jelas, dan sesuai ketentuan. Biro Hukum akan memastikan aspek hukum berjalan tertib, sehingga pelaksanaannya memberi kepastian dan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sulbar,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan literasi merupakan bagian penting membangun SDM berkualitas. Literasi tidak hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi perkembangan zaman. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra strategis perlu didorong dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana kerja sama ini sejalan dengan arah pembangunan Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik melalui kolaborasi dan inovasi. “Biro Hukum siap mendukung kebijakan Pemprov sesuai visi misi Gubernur, termasuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui penguatan literasi. Sinergi lintas sektor penting agar setiap program memiliki dasar hukum kuat dan dampak berkelanjutan,” pungkas Suhendra.