Sekretariat DPRD Sulbar Ikuti Apel Virtual, Sekda Junda Maulana Minta ASN Bangun Optimisme

MAMUJU – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengikuti apel pagi virtual yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana, Senin (5/10/2026). Apel diikuti Sekretaris DPRD Arianto, para kepala bagian dan subbagian, serta jajaran staf Sekretariat DPRD Sulbar.

Dalam arahannya, Junda meminta ASN Pemprov Sulbar tidak pesimistis melihat perkembangan daerah. Menurutnya, Sulbar telah mengalami sejumlah kemajuan sejak terbentuk sebagai provinsi pada 2004. Ia menekankan tiga hal yang harus menjadi pegangan ASN, yakni mengabdi, berkarya, dan bekerja sama. “Tujuan kita adalah mewujudkan Sulbar yang maju dan sejahtera. Maju daerahnya, sejahtera masyarakatnya,” kata Junda.

Junda memaparkan capaian dan tantangan Sulbar. Ia mencontohkan perkembangan PDRB yang pada awal pembentukan provinsi sekitar Rp4,45 juta kini mencapai Rp46,45 juta. “Ini loncatan luar biasa, sepuluh kali lipat. Tapi belum cukup karena target kita Rp60 juta hingga Rp70 juta,” ujarnya. Pada sektor kemiskinan, persentasenya kini sekitar 10 persen, menurun dari 20,74 persen pada 2004, meski masih di atas angka nasional.

Begitu pula IPM, dari 58 poin pada awal pembentukan kini meningkat menjadi 71 poin, masih di bawah nasional 75 poin. Menurut Junda, hal itu menunjukkan masih ada pekerjaan rumah terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Sulbar mencatat capaian positif pada ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,89 persen menjadi salah satu terendah di regional Sulawesi dan mendapat apresiasi dari Kemendagri. Junda berharap capaian tersebut menjadi alasan ASN dan masyarakat membangun kepercayaan diri, namun tetap harus diikuti peningkatan kinerja dengan mengabdi, berkarya, dan bekerja sama.

Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto menegaskan komitmennya mendukung arahan pemerintah daerah melalui peningkatan disiplin, kualitas pelayanan, serta kinerja seluruh aparatur dalam menunjang tugas-tugas kedewanan dan pelayanan administrasi pemerintahan.