BADKO HMI Sulbar Soroti Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan BUMDes, Minta PMD dan Inspektorat Lakukan Audit

Polewali Mandar – sandeqnews.id — BADKO HMI Sulawesi Barat menyoroti pengelolaan dana ketahanan pangan yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ketua Bidang Pemberdayaan Desa BADKO HMI Sulbar, Muh. Yunus, menilai keberadaan 576 desa yang memiliki BUMDes di enam kabupaten seharusnya menjadi kekuatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), memperkuat ketahanan pangan, serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

Muh. Yunus mengatakan, program ketahanan pangan melalui penyertaan modal kepada BUMDes merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong kemandirian desa. Namun, berdasarkan berbagai informasi dan kondisi di lapangan, masih terdapat BUMDes yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal, bahkan diduga belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun PADes.

Menurutnya, dana ketahanan pangan harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ia menegaskan, anggaran yang bersumber dari keuangan negara tidak boleh hanya habis secara administratif, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Karena itu, BADKO HMI Sulbar meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat bersama PMD kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan penyertaan modal dimanfaatkan sesuai tujuan dan mampu memberikan hasil yang optimal.

Selain itu, BADKO HMI Sulbar juga mendesak Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan. Pemeriksaan diharapkan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga manfaat yang diterima masyarakat. Jika ditemukan penyimpangan, Muh. Yunus meminta agar ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara BUMDes yang berkinerja baik perlu diberikan apresiasi dan pembinaan.

BADKO HMI Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola dana desa agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Organisasi tersebut berharap sinergi antara pemerintah daerah, PMD, Inspektorat, pemerintah desa, dan masyarakat mampu mewujudkan BUMDes yang sehat, produktif, serta menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi desa di Sulawesi Barat.