Pastikan Hitungan Akurat, Biro Organisasi Turun Langsung Verifikasi Kebutuhan ASN Berdasarkan Beban Kerja

Mamuju – sandeqnews.id– Sebagai kelanjutan dari bimbingan penyusunan kebutuhan pegawai yang telah diselenggarakan sebelumnya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah kembali menurunkan tim pendampingan teknis ke seluruh satuan kerja. Langkah ini dijalankan bertahap mulai tanggal 23 Juni hingga 1 Juli 2026, sekaligus menjadi wujud nyata dukungan terhadap misi Gubernur Suhardi Duka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Rukman, menegaskan sasaran utama kegiatan ini adalah pemeriksaan mendalam dan pengesahan ulang seluruh data yang ada. Segala usulan formasi yang diajukan tidak boleh berdasar asumsi semata, melainkan harus selaras sepenuhnya dengan dokumen Analisis Jabatan dan perhitungan rinci Analisis Beban Kerja.

“Kami turun untuk memeriksa, membenarkan, dan menyempurnakan setiap berkas usulan. Prinsip dasarnya tegas: jumlah pegawai yang dibutuhkan harus muncul dari hitungan yang nyata, terukur, dan benar-benar mencerminkan kondisi serta beban kerja riil yang ada di dalam organisasi,” tegas Rukman menjelaskan tujuan utama pendampingan.

Di lapangan, Analis Kebijakan yang bertugas langsung, Karmila, melaporkan perkembangan hingga hari ketiga pelaksanaan yaitu Kamis, 25 Juni. Tim telah berhasil mendampingi sebanyak 13 perangkat daerah dan disambut dengan antusiasme yang sangat baik. Meskipun demikian, ditemukan fakta bahwa masih banyak unit kerja yang belum sepenuhnya paham tata cara penyusunan perhitungan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendampingan tidak berhenti pada pemberian arahan saja, namun dilanjutkan dengan pengecekan teliti terhadap lembar kerja yang telah diisi. Setiap angka yang tercantum dibandingkan kembali dengan jenis hasil kegiatan, beban tugas, serta fungsi pokok yang diemban oleh instansi tersebut agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan hitungan.

Melalui proses verifikasi berjenjang ini, diharapkan dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang dihasilkan memiliki tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Jumlah yang disusulkan nantinya benar-benar pas dengan keperluan, sehingga penempatan tenaga kerja menjadi lebih efektif, pembagian tugas seimbang, dan kinerja pemerintahan daerah dapat berjalan semakin optimal.