Sulbar Masuk 10 Besar Nasional Epdeskel 2026, Capaian Input Data 62,19 Persen di Atas Rata-rata

Mamuju–sandeqnews.id – Sulawesi Barat mencatat capaian membanggakan dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) Tahun 2026. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 31 Maret 2026, tingkat penginputan data Epdeskel di Sulbar mencapai 62,19 persen. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata nasional yang berada pada level 34,50 persen.

Capaian itu menempatkan Sulbar dalam kelompok 10 provinsi dengan tingkat penginputan data Epdeskel tertinggi di Indonesia. Sulbar bahkan berhasil melampaui sejumlah provinsi besar seperti Jawa Tengah dengan 61,73 persen, Jawa Timur 55,87 persen, dan Jawa Barat 50,31 persen. Untuk evaluasi perkembangan desa, Sulbar berada di peringkat kedelapan nasional dan peringkat kesembilan untuk gabungan desa dan kelurahan.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menetapkan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2026 melalui Surat Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026. Evaluasi tersebut bertujuan mengukur capaian pembangunan desa pada aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Hasilnya menjadi dasar dalam pembinaan dan penyusunan kebijakan pembangunan desa.

Dari desa dan kelurahan yang telah melakukan penginputan data, sebanyak 186 masuk kategori Cepat Berkembang dan 190 kategori Berkembang. Sementara 27 desa dan kelurahan masih berada pada kategori Kurang Berkembang. Secara keseluruhan, sekitar 65,39 persen desa dan kelurahan yang terdata berada pada kategori Berkembang dan Cepat Berkembang.

Kepala Dinsos P3APMD Sulbar, Darmawati, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Sulbar. Salah satu indikator penyaluran tambahan penghasilan bagi perangkat desa adalah kewajiban melakukan penginputan data. Kebijakan tersebut dinilai mendorong desa-desa untuk lebih aktif memperbarui data pembangunan.

Meski mencatat hasil positif, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama peningkatan partisipasi penginputan data pada kelurahan yang hingga kini masih nol persen. Darmawati berharap data yang akurat dan mutakhir dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan capaian yang ada, Sulbar memiliki modal kuat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pemerataan pembangunan di wilayahnya.