Bapenda Sulbar Dorong Optimalisasi PAD dari Pemanfaatan Aset Daerah, BKPSDM Konsultasikan Potensi Retribusi

MAMUJU – sandeqnews.id —

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah melalui sektor retribusi daerah, khususnya Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset milik daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Provinsi Sulawesi Barat.

Konsultasi diterima oleh Kepala Bidang P2TI Bapenda Sulbar, Muh. Saleh. Pembahasan berfokus pada potensi penerimaan retribusi dari penggunaan aset daerah berupa gedung yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh BKPSDM Sulbar.

Kepala Bapenda Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah. “Setiap potensi penerimaan harus diidentifikasi dengan cermat, disertai kejelasan objek retribusi, penerapan tarif sesuai peraturan, serta mekanisme pemungutan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Potensi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BKPSDM dan Bapenda Sulbar membahas peluang pemanfaatan gedung untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu potensi penerimaan retribusi jasa usaha. Inventarisasi penggunaan aset, kejelasan objek pungutan, serta penerapan tarif menjadi fokus utama pembahasan.

Optimalisasi penerimaan dari pemanfaatan aset tidak hanya berkaitan dengan peningkatan PAD, tetapi juga menuntut kepastian administrasi, kesesuaian objek dan tarif, serta tata kelola pemungutan yang transparan dan akuntabel. Setiap pungutan harus dipastikan memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi kriteria objek retribusi yang berlaku.

Upaya ini sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Melalui koordinasi antarperangkat daerah, Bapenda Sulbar terus mendorong identifikasi sumber-sumber PAD yang potensial agar aset pemerintah daerah dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan di Sulawesi Barat.