APIP Inspektorat Sulbar Dampingi Tim Itjen Kemendagri Pantau Harga dan Pasokan Cabai di Polewali Mandar

Polewali Mandar-sandeqnews.id- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Itjen Kemendagri RI) dalam pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, Rabu (28/10/2026). Pemantauan difokuskan pada cabai merah dan cabai rawit yang tercatat memiliki Indeks Perkembangan Harga tertinggi di Sulawesi Barat pada minggu ketiga Oktober 2026.

Tim Itjen Kemendagri yang dipimpin Okky Pardede melakukan pemantauan di Pasar Sentral Polewali Mandar, didampingi TPID setempat dan perangkat daerah terkait. Tim berdialog langsung dengan pedagang untuk memperoleh informasi perkembangan harga, kondisi transaksi, serta asal pasokan komoditas. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke petani cabai di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Tim berdiskusi langsung dengan petani untuk melihat kondisi pertanaman, ketersediaan hasil produksi, serta potensi pasokan cabai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemantauan di tingkat petani diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi ke pasar.

Ketua Tim Itjen Kemendagri, Okky Pardede, menjelaskan bahwa pemantauan ini penting dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, yang kemudian disusul periode bulan Ramadan. “Melalui pemantauan ini, kita ingin memastikan ketersediaan pasokan cabai tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tekanan terhadap harga dapat diantisipasi dan kenaikan harga yang signifikan dapat diminimalkan,” ujarnya.

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa pendampingan APIP merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Pemantauan secara langsung perlu didukung dengan koordinasi dan tindak lanjut konkret dari perangkat daerah terkait, khususnya dalam memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta kesinambungan produksi komoditas pangan strategis.

“Hasil pemantauan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan TPID untuk mengambil langkah antisipatif yang tepat, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan cabai dan melindungi daya beli masyarakat,” ujar Natsir. Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulbar bersama Tim Itjen Kemendagri dan TPID diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian inflasi serta memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat.