Pastikan Dasar Hukum Kuat, Biro Hukum Dukung Perluasan Akses Beasiswa Kedokteran Sulbar

Mamuju — Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar hadir dalam Rapat Pembahasan Beasiswa Kedokteran yang digelar di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kamis (3/9/2026). Forum ini dipimpin Komite Beasiswa serta melibatkan perangkat daerah terkait guna mematangkan proses penetapan penerima.

Biro Hukum diwakili Perancang Peraturan Ahli Muda Ariani dan Ahli Pertama Dharmawangsa. Kehadirannya menjamin setiap tahapan pembahasan kebijakan berlandaskan hukum yang tegas, sesuai aturan, serta selaras prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dukungan regulasi disampaikan agar pemberian beasiswa berjalan objektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini penting agar program benar-benar berjalan pada jalur yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Biro Hukum Suhendra menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata komitmen daerah memperluas peluang pendidikan dan mencetak sumber daya manusia andal. “Kami jamin landasan hukumnya kuat, pelaksanaan terbuka, dan tepat sasaran demi manfaat terbaik bagi masyarakat,” ujarnya. Investasi bidang kedokteran dinilai berdampak strategis.

Kehadiran tenaga kesehatan yang tumbuh dari daerah sendiri diharapkan memperkuat pelayanan dan menjawab langsung kebutuhan nyata di Sulawesi Barat. Langkah ini sejalan visi Gubernur Suhardi Duka menempatkan SDM sebagai pilar utama pembangunan maju dan berkelanjutan.

Sinergi antarlembaga diharapkan menghasilkan proses yang objektif serta program berjalan efektif. Biro Hukum pun berkomitmen terus mendukung kebijakan strategis agar sah secara hukum dan benar-benar memberi dampak nyata bagi kemajuan daerah.