Komisi IV DPRD Sulbar Dorong Percepatan Realisasi Program APBD 2026

MAMUJU — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan rapat kerja pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama mitra terkait di Ruang Komisi IV Gedung DPRD, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan ini meninjau serapan anggaran, capaian program, serta kendala yang dijumpai di lapangan. Rapat ini berjalan selaras komitmen Gubernur Suhardi Duka guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Sebelumnya telah dibahas sektor kesehatan dengan penekanan agar pengelolaan anggaran berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi kualitas pelayanan publik.

Ketua Komisi IV, Abdul Rahim, menegaskan perlunya mempercepat pelaksanaan yang masih tertinggal. Bantuan hibah, bantuan sosial, serta Usaha Ekonomi Produktif harus segera disalurkan agar manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat dan desa, didorong agar kebijakan penghasilan tambahan bagi aparatur desa berdampak nyata. Hal ini berkaitan erat dengan penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, serta penguatan kinerja layanan posyandu di wilayah.

Sektor ketenagakerjaan dan kepemudaan juga menjadi sorotan. Program padat karya yang belum berjalan optimal harus tetap dilaksanakan sesuai rencana, sedangkan kegiatan keolahragaan perlu dikejar agar target tercapai tanpa penundaan yang tidak perlu.

Abdul Rahim menegaskan evaluasi ini menjamin anggaran tidak hanya terserap secara administratif, namun melahirkan hasil yang bermanfaat. Diharapkan memasuki triwulan keempat tidak ada penumpukan kegiatan, sehingga seluruh kinerja selesai tepat waktu dan bermanfaat nyata.