DKP Sulbar Dukung Pemanfaatan Data Kependudukan, Perkuat Layanan Publik Berbasis Digital

Mamuju – Sandeq news. id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan, Jumat (31/7/2026) di Ruang Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kantor Gubernur. Kegiatan dipimpin langsung Asisten II Rachmad sebagai wujud komitmen Pemprov Sulbar mempercepat transformasi digital pemerintahan berbasis data terintegrasi.

Kepala DKP Sulbar Safaruddin, S.DM hadir secara langsung menegaskan dukungan penuh langkah ini. Menurutnya, data kependudukan yang akurat menjadi fondasi penyusunan kebijakan dan program di sektor kelautan dan perikanan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat optimal bagi nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha perikanan.

Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2023 yang menjadi dasar hukum pemanfaatan data secara aman, akurat, dan bertanggung jawab. Kepala Disdukcapil Sulbar Muhammad Jaun dalam pemaparan menyampaikan pengembangan Dashboard Kependudukan serta rencana pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke seluruh perangkat daerah.

Penandatanganan PKS bersama seluruh pimpinan OPD disaksikan Asisten II Rachmad yang mengimbau agar seluruh ASN segera mengaktifkan IKD di perangkat masing-masing guna mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan. Langkah ini menjadi tonggak penting sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan data untuk pembangunan daerah.

Safaruddin menegaskan DKP siap mendukung implementasi IKD, termasuk menyosialisasikan hingga menyediakan panduan yang mudah dipahami masyarakat pesisir. “Kami siap menyebarluaskan tutorial agar para nelayan pun semakin mudah memahami manfaatnya, sebagai wujud dukungan nyata transformasi layanan publik,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sulbar optimistis pemanfaatan data kependudukan semakin maksimal mendukung perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.