BPKAD Sulbar Terima Koordinasi Pemkab Majene Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

MAMUJU – BPKAD Provinsi Sulbar menerima kunjungan koordinasi dari Pemkab Majene di Ruang Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Kamis 27 Agustus 2026. Pertemuan dipimpin Amir Hamzah beserta Mahyuddin dan tim terkait guna membahas dokumen inti pelaporan keuangan.

Agenda utama menelaah Ranperda dan Ranperbup terkait pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. Pembahasan berfokus pada kelengkapan administrasi, kepatuhan aturan penganggaran, serta prinsip akuntabilitas—selaras misi utama Gubernur memperkuat tata kelola yang kokoh.

Amir Hamzah menegaskan peran strategis pertemuan ini sebagai pendampingan aktif. “Kami pastikan dokumen tersusun pas dan sesuai regulasi. Segala hal yang perlu disempurnakan segera dituntaskan bersama,” ujarnya tegas.

Kepala BPKAD, Mohammad Ali Chandra, menilai sinergi antarpemerintah daerah sangat krusial. Pertanggungjawaban adalah tahapan kunci siklus fiskal, sehingga butuh ketelitian tinggi dan kerja sama yang lancar antar‑tingkat pemerintahan.

“Semua proses harus berjalan cermat dan efektif demi mewujudkan pengelolaan yang transparan dan tertib,” tegasnya. Dukungan terus diberikan agar kabupaten dapat melaksanakan kewajiban pelaporan dengan mantap.

Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin pemahaman utuh. Dokumen selesai tepat waktu, memenuhi standar hukum, serta menjadi fondasi tata kelola keuangan daerah yang terpercaya dan bertanggung jawab.