Di Jakarta: Pemprov dan Pemkab Mamuju Audiensi Komisi II DPR, Dorong Proses Pembentukan Kota Mamuju

.

Jakarta – sandeqnews.id – Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pertemuan resmi dengan Komisi II DPR RI. Audiensi berlangsung Selasa (23/6/2026) di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, dengan tujuan utama membahas percepatan rencana pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Mamuju.

Agenda ini merupakan tindak lanjut surat permohonan Bupati Mamuju tanggal 4 Juni 2026, serta menjadi perhatian khusus yang didukung penuh oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Dalam pemaparan, pemerintah daerah menyampaikan kesiapan administrasi, rencana peningkatan layanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan tata kelola pemerintahan ke depan.

Turut hadir mendampingi rombongan: pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi, Tim Khusus Pembentukan DOB, serta jajaran pejabat terkait. Dari pihak Provinsi, Murdanil selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar hadir langsung mewakili dan memastikan sinergi berjalan terpadu.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi dan memahami posisi strategis Mamuju sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan ekonomi wilayah. Namun pembentukan baru wajib berpedoman pada Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta disesuaikan dengan Desain Besar Penataan Daerah yang sedang diselesaikan pemerintah pusat sebagai landasan kebijakan nasional.

Terkait dokumen, kajian yang sudah ada dinilai sebagai modal awal yang baik. Namun pemerintah kabupaten diminta memperbarui seluruh data dan kelengkapan sesuai aturan terbaru. Hal ini mencakup aspek kemampuan keuangan, kesiapan kelembagaan, serta jaminan bahwa Kabupaten Mamuju selaku daerah induk tetap memiliki kapasitas yang kuat dan berkelanjutan pasca pemekaran.

Menanggapi arahan tersebut, Murdanil menegaskan komitmen provinsi untuk mengawal dan memfasilitasi seluruh tahapan proses. “Pembentukan harus berdasar kebutuhan nyata dan pemenuhan persyaratan lengkap. Sinergi kabupaten‑provinsi‑pusat menjadi kunci agar kelak Kota Mamuju benar‑benar hadir memperkuat layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Sulawesi Barat,” ujarnya.