Evaluasi Pelayanan Publik 2026 dan Tindak Lanjut Laporan WFH

Mamuju – sandeqnews.id— Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik terus mempercepat penyelesaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2026. Selain itu, juga dibahas tindak lanjut pelaporan pelaksanaan Work From Home (WFH) tingkat provinsi dan kabupaten.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut digelar di Ruang Rapat Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Senin (27/04/2026). Agenda ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan berkualitas.

Rakor dipimpin oleh Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, serta dihadiri Tim Evaluasi Biro Organisasi yang terdiri dari Herman Dalipang, Tresiaya S. Timbonga, Baharuddin, Kasmini, dan Oktaviano Darmansya Putra. Pertemuan ini membahas percepatan finalisasi hasil evaluasi PEKPPP tahun 2026.

Dalam arahannya, Subuki menekankan pentingnya kerja tim yang solid dan terkoordinasi dalam penyelesaian evaluasi. Ia meminta seluruh anggota tim untuk tidak bekerja secara parsial, melainkan selalu berkoordinasi dalam setiap tahapan penilaian.

Subuki juga menargetkan agar hasil evaluasi PEKPPP tahun 2026 dapat dirampungkan dalam waktu dekat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut mendapat respons positif dari tim evaluasi yang menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Selain evaluasi pelayanan publik, rapat juga membahas pelaporan pelaksanaan WFH. Laporan dari kabupaten ke provinsi ditargetkan masuk paling lambat 2 Mei, dengan penguatan koordinasi melalui pembentukan tim di setiap kabupaten. Data pendukung WFH, efisiensi anggaran, ASN WFH setiap Jumat, hingga kegiatan Car Free Day (CFD) juga dihimpun dari berbagai OPD terkait seperti BPKAD, BKPSDM, dan Dispoparekraf.