DLHK Sulbar dan Forum DAS Koordinasi dengan Sekda Tindak Lanjut Ground Check DAS Mapilli

Mamuju — sandeqnews.id — Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali, bersama pengurus Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, selaku Ketua Forum DAS, Senin (2/3/2026).

Audiensi bertempat di Ruang Rapat Sekda Provinsi Sulawesi Barat dan menjadi tindak lanjut hasil ground check di wilayah DAS Mapilli. Pertemuan ini fokus pada pengelolaan DAS secara terpadu, menekankan perlindungan fungsi ekologis serta penataan tata kelola lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yang menekankan pembangunan berkelanjutan, penguatan sektor lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah.

Dalam arahannya, Sekda Junda Maulana menginstruksikan penyusunan rekomendasi teknis untuk dua kategori lahan, yakni APL (Areal Penggunaan Lain) dan Kawasan Hutan. “Kedua kategori memerlukan pendekatan pengelolaan berbeda, sesuai fungsi ruang dan peraturan perundang-undangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan terukur dan implementatif,” jelasnya.

Pembahasan juga menyoroti wilayah hulu DAS, yang strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air. Disepakati perlunya mempertahankan fungsi ekologis kawasan hulu melalui konservasi dan pengembangan agroforestri. Pengembangan kelapa sawit tidak diarahkan ke wilayah hulu untuk menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat di hilir.

Menanggapi arahan Sekda, Kepala DLHK Zulkifli Manggazali menyampaikan kesiapannya menindaklanjuti instruksi dengan menyusun rekomendasi teknis berbasis data lapangan. Ia menegaskan hasil ground check menjadi pijakan utama untuk merumuskan langkah strategis di APL maupun Kawasan Hutan.

“Setiap rekomendasi akan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Arahan Bapak Sekda menjadi penguatan bagi kami untuk bergerak cepat, namun tetap cermat, agar pengelolaan DAS Mapilli berjalan sesuai ketentuan dan tetap menjaga fungsi lindung kawasan, khususnya di wilayah hulu,” ujar Zulkifli.

Penguatan koordinasi lintas sektor dan peran aktif Forum DAS akan terus dioptimalkan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan di lapangan serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Forum DAS diharapkan menjamin pengelolaan DAS Mapilli berjalan bijak, terarah, dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi.