Pengukuran IDI 2025 Dimulai, Kesbangpol Sulbar Pastikan Proses Berjalan Objektif

Mamuju– sandeqnews.id— Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) hasil pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi Tahun 2025 yang digelar secara daring, Jumat (27/2/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dari Kantor Kesbangpol Sulbar.

Monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari tahapan pengukuran IDI Tahun 2025 di tingkat provinsi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan pengumpulan data serta validasi indikator demokrasi berjalan sesuai pedoman dan metodologi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin akurasi serta objektivitas pengukuran. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran IDI bertujuan memotret perkembangan demokrasi di daerah berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kualitas lembaga demokrasi. Hasil pengukuran ini nantinya menjadi dasar perumusan kebijakan strategis dalam penguatan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kepala Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung penuh seluruh tahapan pengukuran IDI. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta penguatan koordinasi antara pusat dan daerah sehingga hasil pengukuran IDI 2025 benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi di Sulawesi Barat secara objektif.