Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 Sulbar Digelar, Gubernur Fokus Tekan Angka Pengangguran

Mamuju, Sandeqnews.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Senin (09/02/2026) di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan ini menjadi tahapan krusial dalam menyusun arah pembangunan daerah untuk tahun depan.

Acara dibuka langsung oleh Gubernur Suhardi Duka, dengan dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala OPD, pemangku kepentingan, serta peserta daring melalui Zoom Meeting. Rancangan awal RKPD 2027 juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 memperhatikan tren pembangunan beberapa tahun terakhir. Ia menyatakan kondisi ekonomi Sulbar telah menunjukkan perbaikan, dengan pertumbuhan yang melampaui rata-rata nasional dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

“Sejak 2025, arah pembangunan sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita di atas nasional dan telah menghasilkan penurunan kemiskinan, ini menjadi kebanggaan kita,” ujar Suhardi Duka.

Namun demikian, ia menekankan perlunya perhatian khusus terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan. Pemerintah akan mengkaji faktor penyebab, termasuk pengaruh musim pada ketersediaan lapangan kerja di beberapa sektor. Sebagai langkah antisipasi, telah dialokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk program padat karya di perkotaan dan perdesaan.

Forum ini juga membuka ruang partisipasi luas bagi pemangku kepentingan, dengan masukan dari stakeholder, instansi pusat, dan perguruan tinggi akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan kebijakan. Selain itu, akan dipertimbangkan proyeksi ekonomi dari Bank Indonesia agar target pembangunan realistis dan selaras dengan kondisi makro. Gubernur menegaskan bahwa semua pandangan dan kritik akan menjadi bagian penting dalam menyusun rencana pembangunan yang tepat sasaran, dengan harapan menghasilkan kebijakan yang partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.