Dari Banjarmasin ke Polman, Andi Nursami Masdar Bawa Semangat Sekolah Rakyat Presiden Prabowo

Banjarmasin – sandeqnews.id—Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Hj. Andi Nursami Masdar, menghadiri peresmian serentak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan nasional tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Peresmian Sekolah Rakyat dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya operasional sekolah-sekolah tersebut. Program Sekolah Rakyat digagas sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga ke wilayah pelosok.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Polman turut didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Azwar Jasin Sauru. Kehadiran pimpinan daerah Polman ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menyelaraskan program strategis pemerintah pusat di bidang pendidikan dan sosial.

Usai mengikuti rangkaian acara, Hj. Andi Nursami Masdar menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo dalam menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, program ini sejalan dengan visi pembangunan manusia di Kabupaten Polewali Mandar.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen bahwa Polewali Mandar siap mendukung penuh program Bapak Presiden. Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. Kami berharap semangat ini dapat diimplementasikan secara optimal di Polman,” ujar Hj. Andi Nursami Masdar.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Polman, Azwar Jasin Sauru, mengungkapkan bahwa peresmian tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 102 kabupaten di Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali, Polewali Mandar, direncanakan mulai dilaksanakan pekan depan oleh PT Hutama Karya (BUMN) dengan dukungan anggaran sebesar Rp220 miliar, sejalan dengan arahan Presiden agar fasilitas pendidikan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat kurang mampu.