Wujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera, Bapenda Komitmen Perkuat Peran dalam Pertumbuhan Ekonomi

SANDEQNEWS.ID, MAMUJU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat turut mengikuti Fasilitasi dan Sosialisasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/10/2026). Kegiatan ini dihadiri Plt. Sekretaris Bapenda Sulbar, Ulwiah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov Sulbar memperkuat koordinasi dan kesamaan persepsi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang dijabarkan melalui lima misi, salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Bapenda memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, memperluas basis penerimaan, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Percepatan pertumbuhan ekonomi Sulbar diarahkan mendukung target 8 persen sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029. Pelaksanaan kegiatan ini juga menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat serta Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 57 Tahun 2026 tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Melalui forum ini, perangkat daerah didorong mengidentifikasi potensi dan tantangan ekonomi sekaligus merumuskan langkah strategis bersama.

Kepala Bapenda Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur, menegaskan pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan kerja bersama dan sinergi seluruh perangkat daerah. “Percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar potensi ekonomi dapat dikembangkan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan penguatan fiskal harus berjalan beriringan. “Ketika perekonomian tumbuh, potensi pendapatan daerah juga harus kita kelola secara optimal dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, serta kualitas pelayanan. Fiskal daerah yang kuat akan memberi ruang lebih besar bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik,” pungkasnya.