Komisi III DPRD Sulbar Kawal Pelaksanaan APBD 2026, Monitoring Bersama Bapperida, ESDM dan DLHK

Mamuju — sandeqnews.id — Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja bersama mitra kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Rabu, 9 September 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar, dipimpin Wakil Ketua Komisi III Fredy Boy, didampingi Sekretaris Komisi III Harun Lulullangi. Hadir pula perwakilan Bapperida, Dinas ESDM, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III memantau perkembangan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026. Pembahasan mencakup capaian pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, ketercapaian target program, serta berbagai kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah di lapangan. Hal ini dilakukan agar setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi yang tepat sehingga tidak menghambat laju pembangunan daerah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Fredy Boy, menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Setiap program yang telah ditetapkan dalam APBD diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal serta benar-benar memberikan dampak nyata dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat, bukan sekadar terealisasi secara administratif.

Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar, Harun Lulullangi, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. “Koordinasi antara DPRD dan OPD mitra kerja perlu terus diperkuat, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaan program sehingga dapat segera dicarikan solusi dan tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah,” ujarnya.

Komisi III juga mendorong seluruh mitra kerja untuk terus meningkatkan koordinasi serta mempercepat pelaksanaan program yang masih mengalami kendala, dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pengawasan berkelanjutan ini diharapkan dapat menjamin setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen DPRD Sulawesi Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, sekaligus memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan sinergi antara lembaga legislatif maupun eksekutif, diharapkan pelaksanaan APBD 2026 berjalan semakin optimal, tepat sasaran, serta berkontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.