Kesbangpol Sulbar Perkuat Akurasi Data ASN melalui Penerapan Manajemen Talenta

Mamuju– sandeqnews.id— Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmen.dalam mendukung penguatan tata kelola kepegawaian melalui penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan pimpinan dan jajaran Kesbangpol dalam kegiatan sosialisasi manajemen talenta dan profiling ASN.

Kegiatan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dan diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator serta Pejabat Fungsional lingkup Kesbangpol Sulbar. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis kinerja dan data yang akurat.

Manajemen talenta ASN dinilai sebagai instrumen penting dalam memetakan kompetensi, potensi, serta rekam jejak pegawai secara sistematis. Melalui sistem ini, setiap ASN diharapkan memiliki profil kepegawaian yang jelas, terukur, dan terdokumentasi, sehingga mendukung pengembangan karier yang lebih objektif dan profesional.

Dalam arahannya, Sekda Sulbar menegaskan bahwa akurasi data kepegawaian merupakan fondasi utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Profiling ASN tidak hanya berfungsi sebagai basis penempatan pegawai sesuai kompetensi, tetapi juga menjadi rujukan dalam proses promosi, rotasi, dan pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta harus dibarengi dengan keseriusan seluruh ASN dalam memastikan kelengkapan dan validitas data kepegawaiannya. Menurutnya, data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan organisasi.

Ia berharap, melalui penguatan manajemen talenta ASN, kinerja aparatur semakin terukur dan profesional, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah ini juga sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat.