9 Bulan Kepemimpinan, Bupati Samsul Mahmud Buktikan Komitmen Pembangunan dengan Hadirkan Anggaran Pusat dan Provinsi

Polewali Mandar- -Sandeqnews.id – Dalam kurun waktu sembilan bulan menjabat, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam mempercepat pembangunan di daerah ini. Di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang kurang optimal, upaya intensif Bupati berhasil mendatangkan suntikan dana segar dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan APBN.

Berbagai capaian ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid, S.Sos., M.M, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30 September 2025). Nursaid merinci sejumlah terobosan yang telah dicapai oleh Bupati Samsul Mahmud untuk memacu pembangunan infrastruktur dan program strategis lainnya.

Infrastruktur Jalan dan Jembatan: Fokus pada Konektivitas

Sekda Nursaid menjelaskan bahwa upaya Bupati dalam menarik anggaran dari pemerintah provinsi telah membuahkan hasil. Melalui audiensi langsung dengan Gubernur Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman berhasil mengamankan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sulbar untuk sektor infrastruktur.“

Alokasi yang kita dapatkan antara lain untuk Peningkatan Jalan Ruas Mapilli – Piriang senilai Rp10 miliar, Penggantian Jembatan Ruas Lampa – Matangnga di Desa Rangoan senilai Rp3 miliar, dan Pemeliharaan Jalan di kawasan transmigrasi (Desa Bulo, Ratte, dan Besoangin) senilai Rp2 miliar,” jelas Nursaid.

Tidak berhenti di sana, upaya yang sama gencar dilakukan untuk menarik dana APBN. Melalui koordinasi yang solid dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan dukungan dari Anggota Komisi V DPR RI, Kabupaten Polewali Mandar mendapat Alokasi Anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) TA 2025 sebesar Rp49 miliar.

“Alokasi ini sangat signifikan. Tahap I senilai Rp19 miliar untuk Peningkatan Jalan Ruas Padangmawalle – Patulang, dan Tahap II senilai Rp30 miliar untuk Peningkatan Jalan Ruas Palatta – Tapua – Sabura,” tuturnya.

Komitmen Pendidikan: Pembangunan Sekolah Rakyat

Di luar infrastruktur, kepemimpinan Bupati Samsul Mahmud juga ditandai dengan komitmen nyata di bidang pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Langkah konkret diawali dengan menghibahkan tanah pribadinya seluas 10 Hektar di Desa Sambaliwali untuk pembangunan sekolah tersebut.

“Proses sertifikasi untuk 6 hektar lahan telah selesai diterbitkan oleh ATR/BPN Polewali Mandar. Bupati juga telah menandatangani proposal Sekolah Rakyat pada 26 Maret 2025,” papar Nursaid.

Koordinasi intensif terus dilakukan, termasuk dengan Kementerian Sosial di Jakarta. Hingga saat ini, Polewali Mandar telah masuk dalam tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat. Untuk sementara, proses pembelajaran Tahun Ajaran 2025 telah dimulai dengan meminjam pakai gedung SMK Rea, yang diikuti oleh 50 siswa SMA dan 50 siswa SMP. “Para siswa sudah mulai masuk asrama sejak 14 Juli 2025, dengan dukungan 15 guru, 35 tenaga pendidik, dan 1 kepala sekolah,” tambahnya.

Akselerasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu

Pada sektor kewilayahan, Bupati Samsul Mahmud secara aktif mengakselerasi pembangunan Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu. Usulan program dan anggaran tahun 2025 telah ditandatangani Bupati pada 8 April 2025.

Komitmen ini diperkuat dengan audiensi langsung Bupati dengan Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, pada 11 April 2025 di Jakarta. Koordinasi juga terus dibangun bersama Gubernur Sulawesi Barat dan bupati se-Sulbar.

“Berdasarkan usulan Bupati, program yang diusulkan untuk Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu tahun 2025 sangat komprehensif. Mulai dari peningkatan jalan penghubung dan lingkungan, pembangunan drainase, pembangunan 100 unit rumah transmigran, hingga 5 unit fasilitas umum,” pungkas Sekda Nursaid.

Melalui berbagai langkah strategis dan kerja keras ini, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di bawah kepemimpinan Bupati H. Samsul Mahmud membuktikan komitmennya untuk terus mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Polman, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.